oleh

JPPR Aceh Utara Siap Bantu Sukseskan Pemilu

-Aceh, Politik-43 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Aceh Utara mendaftarkan diri pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten setempat sebagai salah satu lembaga yang siap ikut berpartisipasi memantau jalannya Pemilu 2019.

Koordinator JPPR Aceh Utara, Zulfa Zainuddin mengatakan, bahwa pendaftaran dilakukan pada Senin (18/3) kemarin di kantor Panwaslih Aceh Utara di Lhoksukon. Pendaftaran tersebut diterima langsung oleh komisioner Panwaslih, T Yuherli dan Safwani SH.

“Pendaftaran berlangsung kemarin sekaligus silaturahmi. JPPR ini merupakan sebuah lembaga yang berpartisipasi membantu memantau jalannya Pemilu. Bahkan secara resmi sudah terdaftar dan terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu di Bawaslu RI di Jakarta dengan sertifikasi nomor: 001/bawaslu/VII/2018 tertanggal 09 juli 2018,” kata Zulfa Zainuddin kepada Penanegeri.com, Selasa (19/3).

Zulfa juga mengatakan, setelah mendaftar kemarin, JPPR secara resmi sudah bisa melakukan pemantauan dan ikut menyukseskan Pemilu 2019. Segala permasalahan yang ditemukan oleh JPPR di lapangan, khususnya menyangkut Pemilu sudah bisa dilaporkan langsung ke Panwaslih Aceh Utara.

Baca Juga  Besok, Pejabat di Pemkab Bireuen Diisukan akan Dilakukan Mutasi

“Dengan ini berarti Lembaga JPPR sudah legal di Aceh Utara dan kami dalam hal ini siap berpartisipasi, membantu dan mendorong semua elemen untuk sama-sama menyukseskan Pemilu. Lembaga JPPR sebelumnya sudah terdaftar di pusat, Provinsi Aceh, sedangkan di Aceh Utara baru kemarin kita daftarkan,” ujarnya.

Zulfa menambahkan, keuntungan mendaftar sebagai lembaga pemantau Pemilu di Panwaslih adalah dapat memberikan langsung kontribusi kepada Panwaslih.

“JPPR dapat melaporkan langsung ke Panwaslih kabupaten atau tingkat kecamatan dan tidak ditolak, karena sudah resmi sebagai lembaga pemantau, dan sebaliknya. Jika belum terdaftar sebagai pemantau pemilu, maka pelaporan yang dilaporkn akan ditolak oleh Panwaslih, karena dianggap sebagai lembaga pemantau illegal,” timpalnya.

Ia juga menuturkan, JPPR merupakan elemen sipil yang ikut berpartisipasi untuk menyukseskan pesta demokrasi untuk menuju pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, khusunya di Aceh Utara, karena peran dan partispasi publik sangat diperlukan. Kehadiran JPPR sebagai mitranya Panwaslih dalam melakukan kerja-kerja pemantauan pemilu, di mana kabupaten Aceh Utara dengan daerah sangat luas yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa.

Komentar

Berita Terbaru