oleh

JR Saragih Jadi Tersangka Pemalsuan Legalisir Ijazah SMA

PENANEGERI, Medan –  Jopinus Ramli (JR) Saragih ditetapkan oleh Penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pilkada Serentak 2018 Sumatera Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan legalisir palsu ijazah SMA dengan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto.

Penetapan tersangka terhadap JR Saragih dilakukan setelah Gakumdu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan gelar perkara untuk kasus tersebut.

Polisi juga sudah memiliki alat bukti berupa fotokopi ijasah SMA terlegalisir yang digunakan JR Saragih.

Hal ini disampaikan Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut sekaligus pengarah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut, Kombes Pol Andi Rian di Kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik, Medan, Kamis (15/3) malam, kepada wartawan.

“Berdasarkan hasil gelar tim Gakkumdu, hari ini saudara JRS ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Kombes Andi Rian kepada wartawan.

Baca Juga  Sekda Kabupaten Cirebon Walk Out Saat Hendak Dilantik Menjadi Staf Ahli

Kombes Andi Rian menyatakan bahwa “Alat bukti kita fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, itu kita sita dari KPU. Kemudian dari pelapor, kemudian speciment tandatangan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” kata Kombes Andi Rian.

“Terkait legalisasi palsu terhadap copy ijazah,” imbuh Kombes Andi Rian.

“Kita sudah periksa dan tandatangan pejabat yang ada di fotokopi legalisir itu, dan spesimen tandatangan yang didapat penyidik kita langsung dari pejabat bersangkutan di Jakarta. Hasil uji yang kita lakukan, keduanya tidak identik,” tambahnya.

Kombes Andi Rian menyatakan bahwa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menerbitkan surat yang menyebut tidak pernah melegalisir fotokopi ijazah SMA JR Saragih.

Karena itu maka JR Saragih ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan pemalsuan legalisir ijazah.

Padahal JR Saragih sebelumnya sempat memenangi gugatan di Bawaslu yang membuka peluang ikut Pilgub Sumatera Utara.

Namun, KPU tak meloloskan JR Saragih-Ance sebagai peserta Pilkada Sumut lantaran masalah ijazah SMA tersebut. KPU Sumut menyatakan pasangan JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat soal legalisasi ijazah.

Baca Juga  SBY : Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

JR Saragih sempat menjelaskan bahwa tempat dirinya bersekolah SMA sudah ditutup pada 1994, yang berada di Jakarta. Atas hal itu, dia melegalisasi ijazahnya ke Dinas Pendidikan DKI.

Dikutip dari situs resmi Partai Demokrat, selepas pendidikan SMA di Jakarta, JR Saragih kemudian melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer (Akmil) Magelang. Sejumlah penugasan pernah dilakoninya, mulai dari personel elite Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) hingga Komandan Subdenpom Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Purwakarta, Jawa Barat.

Atas dugaan pemalsuan legalisir ini, maka melanggar pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016‎ tentang Pilkada.

“Perbuatan tersangka melanggar ketentuan seperti yang diatur pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016‎ tentang Pilkada. Ancamannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal Rp.32 juta dan paling banyak Rp.72 juta,” tandas Kombes Andi Rian.

Setelah penetapan JR Saragih sebagai tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut, maka JR Saragih akan segera dipanggil terkait kasus ini.

“Dipanggil untuk hadir diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018,” ujar Kombes Andi Rian. (*)

Baca Juga  Antisipasi Hoax jelang Pilkada Serentak 2018

Simak Video penetapan JR Saragih sebagai tersangka :

Komentar

Berita Terbaru