oleh

Kapolres Banggai Dinonaktifkan

PENANEGERI, Jakarta – Polri mengumumkan pencopotan AKBP Heru Pramukarno dari jabatan Kapolres Banggai, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng). Tim Propam Mabes Polri menemukan adanya indikasi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pembubaran ibu-ibu yang berzikir saat proses eksekusi lahan di Tanjung Sari, Banggai, Sulteng.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno dinonaktifkan menyusul kasus pembubaran paksa dengan tembakan gas air mata terhadap sejumlah kelompok ibu-ibu yang menggelar dzikir saat melawan eksekusi penggusuran lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin (19/3/2018) lalu.

“Tidak sesuai prosedur. Yang jelas kita mempunyai SOP. Pertama negosisasi dulu, setelah negosiasi kita lakukan pendekatan-pendekatan secara humanis,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Perpustakaan Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).

Irjen Setyo menerangkan jika upaya tersebut gagal, Polri tidak boleh main menembakan gas air mata. “Setelah itu dilakukan (dan tidak berhasil), kita tidak boleh langsung melakukan tembakan gas air mata,” tegas Irjen Setyo.

“Saya dapat informasi dari As SDM, Kapolresnya dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut di Paminal dan Propam,” kata Irjen Setyo di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Irjen Setyo menjelaskan saat ini Polri fokus menindak internalnya. Namun jika ada laporan masyarakat terkait pembubaran zikir, maka polisi juga akan melakukan penyelidikan.

“Kalau dari masyarakat ada laporan, ya nanti kita proses,” ucap Irjen Setyo.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Syafruddin merasa geram setelah menerima laporan perihal tindakan represif aparat kepolisian terhadap ibu-ibu yang menggelar zikir saat proses eksekusi lahan Tanjung Sari. Dia menegaskan Polri telah mengambil langkah cepat untuk menginvestigasi soal kebenaran informasi tersebut.

Alasan penonaktifan tersebut karena Kapolres Banggai dinilai telah melanggar prosedur dalam menangani unjuk rasa ibu-ibu pengajian yang melawan eksekusi penggusuran lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin (19/3/2018) lalu.

Ibu-ibu pengajian itu membentuk barisan dan melantunkan shalawat serta takbir untuk menahan aparat Polres Banggai yang akan mengamankan upaya pembebasan lahan seluas 20 hektare itu.

Kemudian terjadi bentrokan antara aparat Polres Banggai dengan massa. Polisi kemudian menggunakan tembakan gas air mata menyusul warga yang mulai melempari batu ke arah polisi.

Penggunaan gas air mata tersebut dinilai sudah melanggar prosedur. Menurut Setyo, bila massa yang menghalangi jalannya eksekusi pembebasan lahan adalah perempuan maka yang harus diterjunkan adalah para polwan, bukan para polisi laki-laki.

Selain itu, untuk membubarkan massa tersebut ada prosedur standarnya, yakni langkah pertama negosiasi. Bila negosiasi tidak mencapai kata sepakat maka dilakukan pendekatan secara humanis.

“Setelah itu dilakukan dan tidak berhasil, tidak boleh langsung gunakan tembakan gas air mata,” katanya.

Saat ini, kata Irjem Setyo, Mabes Polri sedang mendalami soal insiden tersebut. (*)

Komentar

Berita Terbaru