oleh

Kerjasama dengan BPJS, Kejari Aceh Timur Komit Kawal Kepatuhan Badan Usaha

-Aceh-47 views

PENANEGERI, Aceh Timur – Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah terjalin sejak Tahun 2015 yang meliputi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam bidang perdata dan tata usaha Negara.

Implementasi ruang lingkup kerjasama tersebut satu diantaranya dilakukan melalui penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penegakan kepatuhan Badan Usaha dalam hal kewajiban pendaftaran pekerja beserta anggota keluarga, kewajiban penyampaian data secara lengkap dan benar serta kewajiban untuk membayar iuran.

Untuk melanjutkan kerjasama dimaksud, BPJS Kesehatan Cabang Langsa bersama Kejaksaan Negeri Aceh Timur kembali menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara beberapa hari yang lalu, di Hotel Royal Idi Restaurant.

“Kami sangat mengapresiasi antusiame dan semangat yang ditunjukkan oleh Jajaran Kejaksaan Negeri Aceh Timur khususnya yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha sehingga pelaksanaan Penegakan Kepatuhan Badan Usaha sudah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Langsa, Nur Eva Parindury, Senin (10/12).

Baca Juga  BPJS Kesehatan Langsa Apresiasi PTPN I

Dirinya mengharapkan, melalui penandatanganan kesepakatan ini dapat terus meningkatkan sinergi antar kedua lembaga demi mewujudkan jaminan sosial bidang kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Abun Hasbulloh Syambas, menuturkan, saat penandatanganan itu membicarakan berbagai hal terkait dinamika penegakan kepatuhan Badan Usaha khususnya pada Tahun 2018 serta langkah strategis untuk optimalisasi pelaksanaan kepatuhan Badan Usaha dalam mendukung upaya pencapaian cakupan semesta (Universal Health Coverage) pada 1 Januari 2019.

Ditegakkannya, sampai dengan November 2018 ada 3 badan usaha yang kami panggil untuk dimintai keterangan terkait pendaftaran dan kepesertannya di BPJS Kesehatan, masalahnya beragam, ada yang kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak bagus, ada yang sudah berganti manajemen dan lempar tanggungjawab, belum lagi yang memang tidak mau mendaftarkan karyawannya dengan alasan sudah ada BPJS Gampong (Jamkesda – Jaminan Kesehatan Aceh).

“Sesuai amanat Undang-Undang, kami akan menjalankan tugas secara professional dan bertanggungjawab dan kami juga berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan penegakan kepatuhan Badan Usaha dalam program JKN,” jelasnya.

Baca Juga  BPJS Kesehatan Langsa dan Kopnus Bahas Program Cicilan Peserta JKN-KIS

Badan Usaha yang sedang dalam proses penegakan kepatuhan dimaksud yaitu SPBU Bayeun, PT Dwi Kencana Semesta dan PT Damar Siput.

“Hasil proses non litigasi terhadap PT Damar Siput berupa komitmen untuk menyelesaikan seluruh tunggakan iuran paling lambat tanggal 10 Maret 2019,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru