oleh

Ketahuan Masih Jabat Kaur Gampong, Caleg DPRK Aceh Utara Ini Dibawa ke Ranah Hukum

-Aceh, Politik-50 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Seorang calon legislatif (Caleg) DPRK Aceh Utara dari Perindo daerah pemilihan (Dapil) II, berinisial BU dibawa ke ranah hukum karena kedapatan belum mengundurkan diri sebagai kepala urusan (Kaur) Gampong.

Untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran administratif tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten setempat pada Jumat (1/2) kemarin menggelar sidang di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Persidangan Safwani dan dua anggotanya Muhammad Nur Furqan dan Zulkarnain itu turut dihadiri Caleg BU dan pelaporannya dari Panwascam Matangkuli.

“Sidang ini berawal dari adanya temuan oleh Panwascam Matangkuli bahwa Caleg itu diduga masih aktif sebagai Kaur Umum salah satu Gampong di Kecamatan Matangkuli,” kata Safwani.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 240 ayat 1 dan ayat 2 Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah jelas disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Caleg yaitu harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebelumnya.

“Baik itu jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN (aparatur sipil negara), maupun jabatan lain yang bersumber dari negara. Kalau itu tidak dipenuhi, maka tidak dibolehkan secara aturan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif,” ujarnya.

Baca Juga  Banyak Warga Miliki KTP Tanggal Lahir yang Sama, Ini Kata Disdukcapil Aceh Utara

Safwani juga menambahkan, BU telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara sebagai daftar calon tetap (DCT) pada Bulan September 2018 lalu.

“Sidang kemarin ditunda dan sidang lanjutan dilaksanakan pada tanggal 4 Febuari 2019 mendatang dengan agenda pembuktian. Kita akan mengundang KIP untuk meminta keterangan tentang syarat pendaftaran bakal calon legislatif,” tambahnya.

Lada sidang Gakkumdu kemarin, lanjut Safwani, Caleg BU menyebutkan dirinya tidak mengetahui jika dirinya harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kaur Umum, karena menurutnya surat keputusan (SK) Kaur Umum tersebut diperoleh dari Camat, bukan dari bupati.

Komentar

Berita Terbaru