oleh

Ketua DPRK Bireuen : Kalau Penempatan Pejabat di Bireuen Tidak Tepat, Maka Seperti Penyakit

PENANEGERI, Bireuen – Penempatan seorang pejabat atau SKPK di Pemerintah Kabupaten Bireuen harus tepat dan benar, mampu bekerja sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing.

Hal itu dikatakan Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad SE, M.Si saat memberikan arahan pada pembukaan Musrenbang Kabupaten, di Aula Lama Setdakab Bireuen, Kamis (28/3).

“Setiap pejabat itu harus the right man in the place. Bila tidak, maka Ia akan jadi seperti penyakit, seperti kurap dan seperti kudis, dan tetap tidak disiplin,” sebutnya yang disambut tepuk tangan dan tawa undangan.

Menurut Ridwan Muhammad, sejatinya setiap SKPK yang kini duduk dan dipercayakan di Pemkab Bireuen harus selalu menampung aspirasi masyarakat saat disampaikan dalam Musrenbang. Tetap harus memperhatikan aspirasi publik dan masyarakat yang berkembang saat penyampaian Musrenbang.

Untuk penggunaan anggaran APBK Bireuen, tambah Ridwan Muhummad harus tepat dan sesuai program yang telah disahkan dan jangan sampai menjadi masalah dikemudian hari.

“Kita berharap setelah diketuk palu di DPRK usai pengesahan anggaran, nantinya sudah kita dengar diketuk palu di Pengadilan,” katanya.

Baca Juga  Kerusuhan di Lapas Klas IIA Banda Aceh Berujung Pembakaran

Artinya, setelah pengesahan anggaran dari pihak dewan, kemudian jadi masalah sehingga berhadapan dengan palu hakim di pengadilan, dan ini tentu perlu kita ingatkan.

Sebenarnya, sambung Ridwan, pengesahan anggaran menjadi malapetakan besar bagi kita, sebab itu merupakan tanggungjawab besar untuk rakyat, bukan malah senang karena telah disahkannya anggaran.

“DPRK memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi, menetapkan undang-undang (peraturan), lalu fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBK serta yang ketiga pengawasan, bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten.

“Dengan fungsi pengawasan, maka dewan berhak mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah disahkan dalam APBK,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bireuen, Muslim M.Si menjelaskan, pada 2020 dibutuhkan anggaran sebesar 678 miliar untuk melaksanakan program-program di segala bidang.

Untuk bidang insfrastrur, khusus pembangunan jalan dan jembatan dibutuhkan anggaran yang cukup besar, disamping program peningkatan ekonomi kerakyatan, meliputi  bidang pertanian dengan anggaran Rp 53 miliar, perikanan Rp 60 miliar dengan total dibutuhkan sebesar Rp 113 miliar.

Baca Juga  Boat Nelayan Temukan Mayat Mengapung di Laut Samalanga Bireuen

Selanjutnya bidang sosial dan sumber daya manusia, bidang pendidikan Rp 42 dan bidang kesehatan ditaksir mencapai Rp 35 miliar sehingga total selurunya Rp 77 miliar.

“Dengan dana sebesar itu, tentu Bireuen terkendala, apalagi masih banyak insfrastruktur yang harus dibangun, untuk itu di Musrenbang Provinsi, usulan Kabupaten Bireuen dapat dialokasi dana yang lebih besar,” harap Muslem yang juga adik kandung Bupati Bireuen itu.

Komentar

Berita Terbaru