oleh

Ketua MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar di Banda Aceh

-Pena Berita-77 views

PENANEGERI, Banda Aceh – MPR RI bersama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) menggelar Sosialisasi Empat Pilar dengan tema “Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara, di Anjong Mon Mata, Kota Banda Aceh, Selasa (8/8).

Amatan Penanegeri.com, pada kegiatan tersebut dihadiri Ketua MPR RI Dr (H.C) Zulkifli Hasan, SE, MM, didampingi anggota DPR RI Muslim Ayub dan Mulfachri Harahap serta Ketua Umum LDII Prof Abdullah Syam dan ratusan tamu undangan lainnya.

“Empat Pilar yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD RI tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara. Pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa, sesuai dengan amanat Pasal 5 UU Nomor 17 tahun 2014 jo UU Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR membentuk Badan Sosialisasi yang salah satu tugasnya memasyarakatkan Pancasila, undang-undang dasar negara RI tahun 1945, NKRI, dan bhinneka tunggal ika,” papar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menyampaikan materi.

Dikatakan, usaha untuk mewujudkan cita-cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konsekuen serta untuk mengakhiri berbagai persoalan yang terjadi saat ini, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional yang hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.

“Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia,” ujarnya.

“Dalam pembukaan UUD negara republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa terkecuali,” sambung Ketua MPR.

Zulkifli Hasan mengatakan, Pancasila sebagai ideologi negara, dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.

“Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar mengatur 4 hal penting yakni, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara, dan mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara,” tambahnya.

NKRI, sambung Zulkifli Hasan, adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

“Pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial Indonesia hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah, berkat pandangan visioner deklarasi Djuanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya,” lanjutnya.

Ia menambahkan, beberapa isi bhinneka tunggal ika dalam UUD, bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika,” tegas Politisi PAN itu.

Dirinya juga mengatakan, nilai-nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, UUD negara republik Indonesia tahun 1945 serta ketetapan MPR, NKRI, dan bhinneka tunggal ika merupakan nilai dan norma bangsa yang harus dipahami masyarakat yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Upaya yang perlu dilakukan agar dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen masyarakat adalah dengan melakukan penyebarluasan materi tersebut kepada masyarakat. Untuk itu, kegiatan permasyarakatan (sosialisasi) nilai-nilai luhur bangsa menjadi suatu kebutuhan,” tutur Zulkifli Hasan.

Menurutnya, Pancasila, UUD negara republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan bhinneka tunggal ika, serta ketetapan MPR merupakan modal untuk membangun bangsa yang majemuk.

“Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap materi tersebut merupakan suatu keharusan dan kebutuhan,” tutup Ketua MPR RI mengakhiri materinya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *