oleh

Ketua Satpel BRA Langsa Pertanyakan Dana 17 Miliiar 

-Aceh-289 views

PENANEGERI, Langsa – Ketua Satuan Pelaksana (Satpel) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kota Langsa, Nurdin Djuned, mempertanyakan dana sebesar Rp 17 Miliar yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2018 untuk BRA Aceh.

“Dana sebesar itu kemana dan diperuntukkan untuk apa,” sebut Nurdin Djuned alias PS Te, kepada Penanegeri.com, Kamis (6/12).

Dijelaskannya, dana yang diperuntukkan untuk BRA itu dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi korban konflik, Napi Politik (Napol), Tahanan Politik (Tapol), mantan kombatan GAM serta hoonor Satpel di kabupaten/ kota se Aceh.

Namun Ironisnya, selama tahun 2018, kegiatan dari program-program yang biasanya dilaksanakan seperti yang disebutkan di atas tidak ada sama sekali, begitupun juga dengan honor Satpel BRA kabupaten/kota sampai saat ini tidak dibayar.

“Jika honor untuk Satpel BRA tidak dibayar, saya tidak keberatan, tapi seharusnya program-program pemberdayaan ekonomi bagi korban konflik, Napol, Tapol dan mantan kombatan harus berjalan. Namun, kenyataannya program tidak berjalan dan honor tidak ada, jadi dibawa kemana uang tersebut,” ucap Nurdin Djuned.

Sementara, informasi yang diterima pihaknya, kegiatan yang dilaksanakan oleh BRA selama tahun 2018 hanya sebatas seminar, itupun dilaksanakan di Banda Aceh.

“Apakah dana sebesar Rp 17 Miliar, hanya dihabiskan untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya tersebut,” tanya Nurdin Djuned.

Lanjutnya, Satpel kabupaten/koota sekitar November 2018, telah melayangkan surat ke Plt Gubernur Aceh c/q Ketua BRA, perihal permohonan pencairan gaji mempertanyakan honor. Tapi, sampai saat ini belum ada jawaban dan ketika saya konfirmasi langsung ke Ketua BRA, dijawab tidak ada.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diterimanya, untuk tahun 2019 akan dianggarkan dana sebesar Rp 59 Miliar. Dirinya berharap, jika nantinya dana itu terealisasi maka bisa bermanfaat bagi perekonomian korban konflik, Napol, Tapol serta mantan kombatan GAM.

Sedangkan, sambung Nurdin Djuned, terkait dengan dana Rp 17 Miliar yang sampai saat ini tidak ada kejelasan penggunanya, maka diminta kepada Polda Aceh untuk segera mengusut tuntas dan jika terjadi pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Jika dana itu nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diduga telah diselewengkan, maka siapapun yang terlibat harus ditindak tegas,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru