oleh

KIP Bireuen Lakukan Evaluasi Fasilitas Kampanye Tahun 2019

PENANEGERI, Bireuen – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen melakukan Evaluasi Fasilitas Kampanye Tahun 2019, Pemilih Berdaulat, Negara Kuat, di Media Center Aula Kantor KIP setempat, Senin (19/8).

Ketua KIP Bireuen, Agusni SP, M.Si dalam laporannya menyebutkan, evaluasi yang dilaksanakan ini merupakan rumusan, tidak lanjut teknis kampanye mendatang.

Menurutnya, selama kampanye melibatkan banyak stakholder pemerintah, fasilitas di tempat kampanye, sisi pengawasan dari Panwas serta evaluasi pelaksanaan kampanye.

“Baik mulai tahapan pemilu, kampanye proses yang paling panjang, kampanye tatap muka, penyampaian visi misi dengan batas waktu selama 100 hari,” ujar Agusni.

Diaku Ketua KIP itu, di enam dapil di enam lapangan, tidak ada satupun yang gunakan tempat atau fasilitas kampanye ini. Kenapa dan ada apa.

Pihaknya juga menyediakan alat peraga kampanye, ada baliho dan spanduk, di beberapa titik, namun hanya satu atau dua parpol yang ikut memasang baliho tersebut.

“Dari masukan sejumlah Parpol, alat peraga jangan diberikan setengah-setengah, disamping biaya pasang juga harus disediakan, sebab biaya pemasangan itu lebih besar dari alat peraganya,” terang Agusni.

Baca Juga  Gampong Pondok Kemuning Peringati Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Bireuen, Wildan Zaky menyebutkan, hasil pengawasan tahapan kampanye secara umum berjalan dengan normal, sesuai ketentuan, meski tak bisa dipungkiri ada pelanggaran-pelanggaran akibat ketidaktahuan caleg maupun tim pemenangan.

“Ini terjadi akibat lemahnya aturan kampanye, contoh regulasi tidak memgatur tentang posko yang didirikan caleg,” sebutnya.

Wildan Zaky menambahkan, pemasangan baliho dan spanduk tidak diatur, sehingga jarak satu baliho caleg dengan caleg lainnya terlalu dekat, ini juga dikomplain dan keberatan.

“Panwaslih Aceh kita meminta agar membuat surat edaran, mengisi kekosongan hukum. Unsur alat peraga dan citra diri kampanye. Kalau bisa tidak lagi bersifat akumulatif, tapi juga alternatif. Misalnya nomor urut, gambar dan lambang parpol saja,” ungkapnya.

Diakui Wildan, belakangan banyak yang tidak terpenuhi, ada yang menampilkan gambar, dipasang ditempat yang tidak dibolehkan, Panwas juga sulit menindak.

Disamping itu, pemberian sanksi bagi pelanggar pemasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye, juga tidak diatur sanksi yang cukup kuat sehingga memberi efek jera.

Baca Juga  Kini Giliran Ban dan Pelak Mobil Perawat di Bireuen Disikat Maling

“Sanksinya hanya berupa penertiban, leadenya di Satpol PP, dan butuh waktu untuk melakukan penertiban, dan ini tidak memberikan efek jera,” ujarnya.

Terkait kampanye rapat umum, lanjut Wildan, hanya dimanfaatkan oleh Paslon Presiden Nomor urut 01, di Lapangan Blang Asan, Matangglumpangdua, Peusangan.

Sementara hambatannya, adanya surat edaran KPU Nomor 278 tahun 2019 tentang biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye yang tidak dibenarkan diberikan biaya transport dalam bentuk uang tunai. Ini menjadi satu kendala.

“meskinya pelanggaran pemilu harus memenuhi syarat formil dan materil, bersifat kumulatif, tidak bersifat alternatif atau salah satunya, tapi harus memenuhi semua unsur,” tegasnya.

Kegiatan tersebut ikut dihadiri Wakapolres Bireuen, Kompol Jatmiko SH, Kabag Pemerintahan Bireuen, perwakilan Kodim 0111/Bireuen serta pimpinan atau perwakilan Parpol.

Komentar

Berita Terbaru