oleh

Koalisi NGO HAM Aceh : Makanan Bagi ODP Jangan Disamakan Seperti Bantuan Panik

PENANEGERI, Bireuen – Untuk mengatasi kedaruratan sejak mewabahnya Covid-19, maka pemerintah daerah (Pemkab Bireuen) melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid setempat harus memiliki perencanaan yang matang, menyusul pemberian waktu tiga bulan untuk mengatasi darurat tersebut.

Hal itu ditakakan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad kepada Penanegeri.com, Kamis (9/4) terkait langkah penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Bireuen.

Disamping itu, sambungnya, Orang Dalam Pemantuan (ODP) juga harus mampu diproyeksikan, sebab sumber anggarannya akan direalokasikan cukup besar dalam penanganan masalah ini.

Pemberian asupan makanan bagi ODP, tentu tidak sama dengan bantuan warga saat masa panik atau seperti bantuan untuk warga miskin, misalnya beras, telur ayam dan mie instan.

“ODP itu dibutuh imun (pertahanan tubuh), sumber makan yang bergizi yang menjadi bantuan bagi mereka, vitamin C atau buah-buahan,” jelas Zulfikar Muhammad.

Ia menambahkan, langkah yang harus ditempuh Pemerintah Bireuen, untuk warga yang dilakukan karantina atau diisolasi itu harus mendapatkan sumber makanan, dan ini  harus dilakukan dengan sumber dana yang cukup.

Kemudian, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Bireuen harus memiliki jadwal dan agenda, baik pada bulan pertama, bulan kedua serta bulan ketiga yang telah dijalankan agar diketahui publik.

Disamping persoalaan itu, sambung Zulfikar Muhammad, yang sangat utama yakni peralatan, pengamanan bagi penyelenggara saat penanganan medis.

“Saat ini di Bireuen ada 20 Puskesmas. Dari 20 Puskesmas itu, tim harus menetapkan mana Puskesmas regional, sebagai rujukan standar awal saat darurat,” tegasnya.

Lalu sub safety net bagi masyarakat yang berdampak Covid-19 di Bireuen selama ini, seperti halnya para pedagang kecil di sekolah-sekolah yang tidak bisa berjualan dan ini sangat berdampak, sebab sumber pencarian ekonomi mereka saat sekolah aktif.

“Apabila ini diabaikan, dan Pemkab Bireuen lengah maka tidak tertutup kemungkinan wabah Covid-19 akan rentan di Bireuen, ikut menambah beban dan tanggungjawab pemerintah setempat,” sebutnya.

Menanggapi hal ini, Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Bireuen, Husaini, SH, MM kepada Penanegeri.com menjelaskan, pihaknya telah bekerja secara maksimal, disamping menggelar beberapa kali rapat dengan Forkopimda, rapat dengan SKPK dalam mempersiapkan anggaran penanganan Covid-19 ini.

“Kalau anggaran untuk kepentingan kita bersama sudah kita persiapkan dengan matang,” beber Husaini.

Sementara lokasi tempat karantina, sambungnya, Pemkab Bireuen telah menyiapkan kompleks UPTD di kawasan Batee Geulungku, Pandrah dengan dukungan fasilatas lainnya.

“Kompleks itu telah disediakan kamar bagi pasien, dengan fasilitas AC untuk 60 kamar, dan sudah terbentuk unit khusus untuk mengelola tempat itu, termasuk tim medis” terang Husiani.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *