oleh

Komisi III DPR RI : Soal Impor Senjata harus Ada Kejelasan

PENANEGERI, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan, pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal pembelian 280 pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL), beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai pengiriman senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru yang masih tertahan di Bandara Soekarno Hatta harus ada kejelasan.

Terutama berkaitan kejelasan pihak perusahaan pengimpor yang disebut-sebut PT Mustika Duta Mas.

“Mungkin menurut saya memang harus ada kejelasan PT Mustika itu siapa pemiliknya lalu kemudian kenapa dia bisa melakukan pekerjaan itu dan bisa lelang,” ujar Nasir Djamil kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (3/10).

Menurutnya, hal ini bagian dari transparansi kepada publik. Sebab, pengiriman senjata tersebut telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Oleh Karenanya, Politisi PKS ini mengungkapkan, Komisi III sampai saat ini terus mendalami soal perusahaan yang memesan senjata ini, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.

“Dalam rapat Komisi III dengan Polri. Kita akan mengkonfirmasi dan akan menanyakan mengenai pembelian senjata ini,” ujarnya.

Namun demikian, menurutnya Brimob, bagian dalam unit kepolisian memang memerlukan peralatan persenjataan untuk membantu TNI.

“Unit yang kita sebut Brimob dan juga semacam pasukan pemukul dan juga ada Gegana misalnya. Butuh peralatan yang sewaktu-waktu bisa juga dibutuhkan oleh negara dan juga oleh TNI. Jadi kalau kita merujuk pada tap MPR nomor 7 atau 6 tahun 1999. Polisi itu bisa juga membantu TNI. Saya pikir kalau Polisi membantu TNI, maka kemampuan aparat kepolisian di unit pemukul itu tadi, diharapkan itu bisa memiliki kemampuan atau keterampilan kombatan,” ujar Nasir Djamil, Anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut, kepada awak media.

Karena itu, Komisi III DPR menurutnya akan mempertanyakan hal tersebut kepada Kapolri. Tujuannya mengkonfirmasi kejelasan terkait pengiriman senjata tersebut.

“Mungkin nanti dalam rapat kerja bersama Kapolri, kita akan menanyakan soal ini. Saya pikir memang tidak ada jalan lain kecuali memang harus disampaikan secara transparan sehingga kemudian publik yakin bahwa impor itu memang dipergunakan untuk kepolisian bukan untuk yang lain lain,” terang anggota Komisi III DPR Nasir Djamil kepada wartawan. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar