oleh

Komnas HAM dan UNHCR Teken Nota Kesepahaman guna Lindungi Pengungsi

-Pena Berita-62 views

PENANEGERI, Jakarta – Nasib para pengungsi, pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan, dan orang-orang yang beresiko kehilangan kewarganegaraan di Indonesia menjadi sorotan pegiat hak asasi manusia. Lantaran kebebasan hidup berpotensi terenggut dan hak-hak lainnya tidak terpenuhi.

Tercatat tren arus pengungsi dan para pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia, setiap tahun meningkat, terutama para pengungsi Rohingya (Myanmar) dan Bangladesh.

Kondisi tersebut yang membuat Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi (United Nation High Comissioner for Refugee/UNHCR) menandatangani Nota Kesepahaman yang diawali pada 28 Juli 2015 lalu untuk kerjasama periode 2015- 2018.

Kerjasama berlanjut dengan penandatanganan Nota Kesepahaman 2019-2022 yang dilaksanakan hari Jumat (5/7/2019) di Ruang Rapat Komisioner Khusus Komnas HAM Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan UNHCR Representative di Indonesia Thomas Vargas sepakat meningkatkan advokasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia para pengungsi dan pihak lain yang dibawah mandat UNHCR di Indonesia.

Kolaborasi kedua organisasi sangat dibutuhkan terutama guna memberikan perlindungan terhadap pengungsi.

Sejumlah kegiatan bersama dalam rentang waktu 2016-2019 telah dilaksanakan demi upaya peningkatan perlindungan terhadap pengungsi. Dimulai dengan Lokakarya terkait Rencana Aksi Nasional dan Penanganan Detensi di Indonesia, Training UNHCR, Pelatihan tentang Pemantauan Detensi Imigrasi, Pemantauan Bersama Komnas HAM – UNHCR di Rudenim Medan dan Rudenim Bali, Advance Training on Detention Monitoring for Members of National Prevention Mechanism, Imigration Detention Monitoring Learning Programme (Bangkok, Thailand), dan Regional Preparatory Meeting for the 2019 High Level Segment on Statelessness (Bangkok, Thailand).

Komnas HAM dalam perspektif HAM menyoroti masalah utama para pengungsi dan para pencari suaka, yakni pembatasan pergerakan, hak anak-anak dan perempuan, khususnya ibu hamil, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh informasi dan perlindungan dari segala kerentanan,

Indonesia sebenarnya bukan merupakan negara tujuan dari pengungsi, dan tidak bermaksud tinggal menetap di Indonesia, namun kondisi tertentu menyebabkan mereka berada di Indonesia.

Meskipun Indonesia sudah memilki peraturan terkait tentang penananganan pengungsi dari luar negeri melalui Perpres No. 125 tahun 2016, namun belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan protokol mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967.

Untuk itu penting bagi Komnas HAM dan UNHCR untuk membangun kerjasama yang lebih terpadu dalam penanganan isu pengungsi, pencari suaka dan orang tanpa kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan mandat UNHCR untuk melindungi mereka.

Fokus dan kerjasama yang dijalin antara Komnas HAM dan UNHCR adalah saling bekerjasama dan melengkapi mandat untuk berkomitmen untuk isu perlindungan, pencari suaka, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless persons). (Rilis/Red)

Komentar

Berita Terbaru