oleh

Kondisi ‘belum kondusif’ bagi pengungsi Rohingya untuk pulang ke Myanmar

PENANEGERI, Internasional – Sejak Agustus 2017, lebih dari 600.000 orang pengungsi Rohingya telah tiba di Bangladesh, bergabung dengan lebih dari 200.000 orang pengungsi yang terlantar selama beberapa dekade terakhir

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pemerintah Bangladesh pada hari Jumat (13/4) menandatangani perjanjian kerja sama tentang kembalinya para pengungsi Rohingya yang aman dan bermartabat ke rumah mereka di Myanmar, “begitu kondisinya sudah kondusif.”

Memperhatikan bahwa kondisi semacam itu tidak ada pada saat ini, maka badan pengungsi PBB mendesak pihak berwenang Myanmar untuk menciptakan mereka serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi akar penyebab pemindahan.

“Tanggung jawab untuk menciptakan kondisi seperti itu tetap ada pada pihak berwenang Myanmar, dan ini harus melampaui persiapan infrastruktur fisik untuk memfasilitasi pengaturan logistik,” kata Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi atau UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), seperti dirilis oleh situs resmi PBB, Jumat (13/4).

Badan ini juga mencatat bahwa dengan tidak adanya perjanjian UNHCR-Myanmar-Bangladesh, maka UNHCR berhubungan dengan kedua Pemerintah dalam negosiasi pada dua memorandum of understanding (MOU) yang terpisah, dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pengembalian para pengungsi di masa depan dilakukan sejalan dengan standar internasional.

Baca Juga  Lebih dari 6.700 Jiwa Rohingya terbunuh di Myanmar

Lebih dari 670.000 anggota komunitas minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar sejak Agustus 2017, bergabung dengan sekitar 200.000 orang Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh, yang datang dalam gelombang selama beberapa dekade terakhir.

Menurut UNHCR, para pengungsi telah mengatakan bahwa sebelum mempertimbangkan kembali ke Myanmar, mereka ingin adanya kemajuan konkrit terkait status hukum dan kewarganegaraan, keamanan, dan kemampuan mereka untuk menikmati hak-hak dasar di negara bagian Rakhine.

UNHCR juga mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera menyediakan akses penuh dan tanpa hambatan ke tempat asal pengungsi di Rakhine, yang akan memungkinkannya untuk menilai situasi dan memberikan informasi kepada pengungsi tentang kondisi di tempat asal, serta untuk memantau kemungkinan pengembalian masa depan dan reintegrasi pengungsi.

“Langkah praktis lainnya adalah untuk mengurangi pembatasan gerakan bagi orang-orang yang dipindahkan secara internal yang berkemah di kota-kota pusat negara bagian Rakhine, yang juga akan membantu membangun kepercayaan di kalangan pengungsi di Bangladesh,” tambah pernyataan kantor UNHCR.

Baca Juga  Pasukan Myanmar Tembaki Warga Sipil Rohingya yang Lari Mengungsi

“Langkah-langkah konkrit seperti itu akan membantu menunjukkan kepada pengungsi bahwa Pemerintah Myanmar berkomitmen untuk solusi berkelanjutan.” (*)

Komentar

Berita Terbaru