oleh

Korea Utara Tingkatkan Ancaman untuk Menguji Bom Hidrogen di Pasifik

PENANEGERI, Desk Internasional – Pihak Korea Utara (DPRK – Democratic People Republic of Korea) menyatakan bahwa ancaman uji coba nuklir (thermo nukilr) Bom Hidrogen di kawasan Samudra Pasifik harus diambil secara harfiah atau secara sungguh-sungguh.

Hal ini dinyatakan oleh Ri Yong Pil, seorang diplomat senior di Kementerian Luar Negeri Korea Utara kepada kantor Berita CNN.

“Menteri luar negeri sangat menyadari maksud pemimpin tertinggi kami, jadi saya pikir Anda harus mengambil kata-katanya secara harfiah,” kata Ri Yong Pil, seorang diplomat senior di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam sebuah wawancara pada CNN yang disiarkan pada hari Rabu (25/10).

Menteri luar negeri Korea Utara, Ri Yong Ho, mengatakan bulan lalu bahwa Pyongyang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan “ledakan paling kuat” bom Hidrogen di atas samudra Pasifik di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Korut tersebut membuat komentar setelah Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa AS akan “benar-benar menghancurkan” Korea Utara jika mengancam A.S.

Dalam sebuah kunjungan ke New York untuk Majelis Umum PBB bulan lalu, Menteri Luar Negeri Ri Yong Ho menyatakan kemungkinan bahwa Korut dapat menguji bom hidrogen yang kuat di atas Samudra Pasifik.

Korut telah melakukan uji coba enam uji coba nuklir yang paling kuat pada awal September 2017 lalu, yang mengklaim telah menggunakan bom Hidrogen (Bom H). PBB menanggapi dengan menjatuhkan sanksi baru terhadap negara tersebut.

Ancaman lanjutan dari Korea Utara ini telah menjadikan negara-negara  di kawasan Pasifik dalam kondisi siaga tinggi.

Pada bulan September, Pyongyang Korut telah meluncurkan rudal balistik ke wilayah dalam perbatasan Jepang.

Ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir keenam, ia mengklaim telah meledakkan bom hidrogen yang bisa muat di atas sebuah rudal balistik.

Juga Korut telah mengancam akan menembakkan rudal ke perairan di wilayah Guam Pasifik AS.

Menlu Korut Ri Yong Ho  juga menyatakan bahwa saluran diplomatik antara AS dan Korea Utara tidak ada, meskipun Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan bahwa mereka masih terbuka untuk berdiplomasi.

“AS berbicara tentang pilihan militer dan bahkan mempraktikkan gerakan militer Mereka menekan kita di semua bidang dengan sanksi Jika Anda pikir ini akan mengarah pada diplomasi, Anda sangat salah,” kata Ri.

Ucapan Ri muncul setelah Presiden Trump pada hari Minggu menyatakan bahwa AS  telah “siap menghadapi apapun” dalam situasi krisis ini. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *