oleh

AS : Korut Sama Saja Memohon untuk Perang

PENANEGERI, Desk Internasional- Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley mengatakan bahwa aksi tes nuklir yang dilakukan pemerintah Korea Utara sama dengan “begging for war” atau “memohon untuk perang”.

Hal ini saat dinyatakan oleh Nikki Haley, ketika pada saat yang sama juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan tindakan lebih keras terhadap negara Korea Utara setelah melakukan uji coba nuklirnya yang paling kuat sampai saat ini.

Pada sebuah sesi darurat sidang DK (Dewan Keamanan) PBB di New York, yang kedua dalam seminggu, Nikki Haley mengatakan bahwa AS akan mengedarkan resolusi sanksi baru minggu ini, dengan sebuah pemungutan suara pada hari Senin depan.

Namun perang bukanlah yang diinginkan oleh pihak Amerika Serikat.

“Perang bukanlah sesuatu yang diinginkan Amerika Serikat,” kata Haley. “Kami tidak menginginkannya, tapi kesabaran negara kita bukan tidak terbatas, kami akan membela sekutu dan wilayah kami,” tambahnya.

AS menyatakan ‘kesabaran sudah habis’, namun di sisi lain China dan Rusia mendesak untuk melakukan dialog damai dengan Pyongyang-Korea Utara pada pertemuan darurat PBB.

Haley, yang menyebut uji coba nuklir Pyongyang terbaru “tamparan di wajah”, juga mengecam negara-negara yang melakukan perdagangan dengan Korea Utara karena membantu “niat nuklirnya yang berbahaya”.

“Amerika Serikat akan melihat setiap negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara sebagai negara yang memberi bantuan pada niat nuklir mereka yang sembrono dan berbahaya,” katanya.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), badan pemerintah negara bagian Korea Utara, memuji uji coba nuklirnya pada hari Minggu, dengan mengatakan bahwa “menandai sebuah kesempatan yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan akhir menyelesaikan kekuatan nuklir negara”.

Sementara itu, China, mitra dagang utama dengan Korea Utara, dan Rusia menyerukan sebuah resolusi damai untuk menghadapi krisis tersebut pada pertemuan hari Senin.

“Kami sangat mendesak Korea Utara untuk menghadapi keinginan kuat masyarakat internasional mengenai isu de-nuklirisasi  Semenanjung Korea (Korea) dan dengan sungguh-sungguh mematuhi resolusi Dewan terkait,” kata Liu Jieyi, duta besar China untuk PBB.

Jieyi menambahkan: “China tidak akan membiarkan kekacauan dan perang di Semenanjung Korea.”

Utusan Rusia untuk PBB Duta Besar Vassily Nebenzia menyatakan penyelesaian damai.

“Penyelesaian yang komprehensif terhadap isu-isu nuklir dan lainnya yang mengganggu semenanjung Korea dapat dicapai hanya melalui jalur diplomatik politik,” ujar Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.

Korea Utara telah mendapat sanksi PBB sejak 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya.

Dewan Keamanan bulan lalu memberlakukan sanksi baru terhadap negara tersebut selama dua peluncuran rudal jarak jauh di bulan Juli.

Resolusi tersebut bertujuan untuk memangkas pendapatan ekspor tahunan Pyongyang senilai $ 3 miliar dengan melarang ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut.

Diplomat mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB tersebut sekarang dapat mempertimbangkan untuk melarang ekspor tekstil Pyongyang dan maskapai nasional negara tersebut, menghentikan pasokan minyak ke pemerintah Korut dan militer, mencegah warga Korea Utara untuk bekerja di luar negeri dan juga menambahkan pejabat tinggi Korut ke dalam daftar hitam untuk membekukan pembekuan aset, dan larangan bepergian.

Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada hak veto oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China untuk lulus.

China belum secara terbuka mengatakan akan mendukung sanksi baru, sementara itu Rusia mengatakan akan mempertimbangkan sebuah rancangan resolusi AS, namun mempertanyakan apakah sanksi lebih lanjut akan membuat perbedaan.

Sementara itu, angkatan udara dan tentara Korea Selatan pada hari Senin melakukan latihan yang melibatkan rudal udara-ke-permukaan dan rudal balistik jarak jauh setelah uji coba nuklir keenam Korea Utara.

“Korea Selatan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan berusaha untuk menerapkan “aset strategis seperti kapal induk dan pembom strategis”, ujar Jang Kyoung-soo, sebagai wakil menteri pertahanan nasional Korea Selatan. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *