oleh

KPK : 20 Anggota DPRD Bekasi ke Thailand Diduga Dibiayai Uang Suap Izin Proyek Meikarta

PENANEGERI, Jakarta – Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengidentifikasi 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi pelesiran ke Thailand yang diduga menggunakan uang suap dari proyek kasus perizinan Meikarta.

Bahkan, KPK menduga ada staf sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi yang turut dalam wisata tersebut.

“Ada staf setwan atau sekretaris dewan di DPRD Bekasi yang kami duga ikut perjalanan ke Thailand yang pembiayaannya diduga terkait dengan kepentingan perizinan proyek Meikarta di Bekasi. Saat ini teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/1).

Febri menyebut sebagian dari mereka sudah mengembalikan uang itu ke KPK.

Dia juga sebelumnya mengatakan uang yang mengalir terindikasi sebesar Rp 9-11 juta per orang. KPK mengingatkan kepada anggota DPRD lainnya untuk segera mengembalikan dan memberikan keterangan sejujurnya terkait pelesiran tersebut.

“Kami hargai sikap kooperatif tersebut karena justru kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana tersendiri. Kami ingatkan agar semuanya bersikap kooperatif,” tambah Febri.

Baca Juga  KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan Pejabat BPK dan Kemendes

Dalam perkara ini KPK juga mendalami dan mengklarifikasi proses pembiayaan pelesiran tersebut. Sebelumnya, KPK telah menerima pengembalian uang Rp 180 juta dari dua orang yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD. Tidak hanya itu, KPK juga menerima pengembalian uang pelesiran mulai dari angka Rp 9 juta hingga mencapai Rp 11 juta perorang.

Pembiayaan itu pun bukan hanya untuk anggota Dewan, tetapi juga untuk keluarganya.

“Beberapa yang ada sudah mengembalikan uang, ada yang rencana mengembalikan uang,” kata Febri.

Sebelumnya, Febri mengatakan ada pengembalian uang sebesar Rp 180 juta ke KPK. Salah satu orang yang mengembalikan disebut berasal dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

KPK menduga duit itu berkaitan dengan proyek Meikarta. KPK memang tengah mengusut adanya suap terkait perizinan proyek itu yang diduga diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya.

Kasus ini juga sudah bergulir ke persidangan dengan empat terdakwa selaku pemberi suap, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Mereka disebut berasal dari Lippo Group. (*/dtc)

Komentar

Berita Terbaru