oleh

KPK Akan Lakukan Cek Fisik Terhadap Heli AW 101

PENANEGERI, Jakarta – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada hari Kamis (24/8) akan melakukan cek fisik terhadap Helikopter AW 101 Augusta Westland-101 yang kini diparkir di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter tersebut.

“Untuk kasus (dugaan korupsi pengadaan) helikopter AW-101, besok (kamis 24/8) direncanakan cek fisik di Halim,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/8).

Dikatakan Febri, untuk pemeriksaan fisik ini, pihaknya berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) yang juga menangani kasus tersebut. KPK berkoordinasi dengan Puspom TNI dalam menangani kasus ini, terutama untuk memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan militer.

“Kami koordinasi dengan Pom TNI. Jadi selain pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang menjadi kewenangan Pom TNI, kami juga berkoordinasi untuk cek fisik di Halim,” kata Febri.

Pemeriksaan secara fisik ini dilakukan untuk penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Halikopter AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017 yang telah menjerat Presiden Direktur (Presdir) PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS) sebagai tersangka.

“Jadi selain koordinasi pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang menjadi kewenangan POM TNI, kita juga melakukan koordinasi terkait cek fisik heli tersebut,” ucap Febri kepada wartawan kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (23/8).

Ia menambahkan, pemeriksaan akan dilakukan di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan status tersangka pada satu orang dari pihak swasta. Yakni, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh.

Sebelumnya pihak TNI telah lebih dulu menetapkan tiga tersangka dari unsur anggota TNI yakni Marsekal Pertama TNI, inisial FA selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Letnan Kolonel WW selaku pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua SS.

Kemudian terdapat tersangka baru dari unsur militer yakni Kolonel KAL, selaku Kepala Unit Layanan Pengadan dalam proyek pengadaan Helikopter. Sehingga total tersangka dari pihak TNI ada empat orang.

“Untuk kasus korupsi pengadaan Helikopter, besok akan dilakukan cek fisik helikopter di Halim, Jakarta Timur,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (23/8/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan sebagai bos PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter AW-101 di TNI AU tahun anggaran 2016-2017.  (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *