oleh

KPK Resmikan Wali Kota Tegal Sebagai Tersangka

PENANEGERI, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno sebagai tersangka.

Wali Kota Tegal itu diduga menerima suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.

“KPK meningkatkan dan menetapkan status Wali Kota Tegal SMS (Siti Masitha Soeparno) sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

Selain wali Kota Siti Masitha, penyidik menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Kedua orang itu, yakni Amir Mirza Hutagalung (AMH), Ketua DPD Partai Nasdem Kota Brebes, dan Cahyo Supardi (CHY), Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK pada Selasa, 29 Agustus 2017 malam.

Basaria mengatakan, Siti Mashita dan Amir diduga sebagai penerima suap. Sementara, Cahyo diduga selaku pemberi suap.

Uang yang disita dalam OTT tersebut sebesar Rp 300 juta, yakni Rp 200 juta dan Rp 100 juta dari rekening Amir.

Sebagai penerima, Siti Masitha dan Cahyo disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Siti Mashita, Amir Mirza Hutagalung (AMH) dan Cahyo Supardi (CHY), ketiganya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada  hari Selasa (29/8).

Sebagai pihak yang diduga pemberi Cahyo, disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Sebagai pihak yang diduga penerima, Siti Masitha dan Amir disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah,  patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *