oleh

KPU Berencana Menggunakan e-Rekap di Pilkada 2020

PENANEGERI, Jakarta – KPU (Komisi Pemilihan Umum) berencana akan menggunakan rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada Serentak tahun 2020.

“KPU sedang menimbang untuk menerapkan rekap elektronik pada Pilkada Serentak 2020. Iya kalau e-rekap begitu, berarti tak (ada rekap) berjenjang,” ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Nantinya, e-rekap akan diterapkan melalui sistem informasi pemungutan suara (Situng). Diketahui hingga saat ini, Situng tidak digunakan sebagai hasil resmi pemilu.

“Yang dimaksud menimbang adalah berdasarkan pengalaman 2004 kan sudah beberapa kali Situng digunakan, namun belum hasil resmi,” kata Viryan.

Viryan menuturkan, publik banyak berharap agar hasil resmi pemilu dapat diambil melalui Situng. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dan bahan evaluasi KPU.

“Sementara publik berharap, dari pengalaman dan evaluasi kita di 2019, publik persepsinya sudah demikian. Kita melihat ini sudah saatnya ini kita timbang secara serius,” kata Viryan.

Menurut Viryan, rekapitulasi elektronik telah diatur dalam undang-undang, yakni UU No 1 Tahun 2015 pasal 111 tentang Pilkada.

“Di Undang-Undang tentang Pilkada itu sudah ada, Undang-undang 1/2015 Pasal 111 itu sudah menyebutkan soal rekapitulasi elektronik,” kata Viryan.

Bahkan undang-undang, menurutnya juga sudah mengatur hingga e-voting. “Bukan hanya rekapitulasi elektronik, kalau di UU Pilkada bahkan sudah sampai e-voting. Namun bagi kami di KPU, e-voting belum saatnya,” ucapnya

Mempersingkat Tahapan

KPU menyebut penggunaan e-rekap tersebut dapat mempersingkat tahapan.

“Iya dong, mempersingkat tahapan,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz di Hotel Grand Mercure, Jl Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Viryan mengatakan, dengan e-rekap, rekapitulasi secara berjenjang akan ditiadakan. Menurut Viryan, nantinya dalam waktu tiga hari setelah pemungutan suara, hasil dalam e-rekap dapat ditetapkan.

“Tak berjenjang, jadi bayangannya tiga hari paling lama selesai, berapa hasilnya akan ditetapkan. Tak ada lagi rekap di kecamatan, rekap di kabupaten/kota. Kalau pilgub, nggak ada lagi di provinsi,” kata Viryan.

Viryan menjelaskan hasil rekapitulasi dari TPS nantinya akan langsung di-scan dan di-upload dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng). Bila data yang dimasukkan dalam satu daerah telah mencapai 100 persen, hasil tersebut dapat langsung ditetapkan.

“Jadi nanti gambarannya kegiatan rekapitulasi dari TPS nanti form C1 hologram, itu yang akan langsung dibawa, scan, serta entri,” ujar Viryan.

“Hasil dari scan dan entri itu, apabila sudah 100 persen, itu yang ditetapkan sebagai hasil resmi pilkada di satu daerah,” sambungnya.

Dia mengatakan, selama Pemilu 2019, upload data dalam Situng tidak mencapai 100 persen. Namun, pada Pilkada 2020, Situng akan diprioritaskan dengan terlebih dulu dilakukan penyesuaian atau perbaikan teknis.

“Kalau ada pertanyaan sejak tahun 2004 sampai 2019 Situng tidak pernah 100 persen, karena itu memang bukan hasil resmi, tidak menjadi prioritas karena yang prioritas adalah manual. Sekarang, ketika ini gambaran akan ditetapkan, ini harus 100 persen dan waktunya singkat, tentunya nanti akan ada penyesuaian secara teknis,” kata Viryan. (*/L6/dtc)

Komentar

Berita Terbaru