oleh

Laporan Dana BOS Dinas Pendidikan Aceh Tamiang Selisih Rp 900 Juta Lebih

-Aceh-240 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Laporan dan penggunaan dana BOS  (Bantuan Operasional Sekolah) tahun 2016 untuk SD/SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai Juknis.

Pasalnya, penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah mensyaratkan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui penyampaian Form K7a untuk berikutnya disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan Provinsi melalui penyampaian Form K8.

“Sedangkan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang diketahui bahwa nilai penggunaan dana BOS SD/SMP yang dilaporkan tidak sesuai dengan nilai alokasi pada NPHD,” demikian diungkapkan Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly kepada Penanegeri.com di Karang Baru, Senin (6/11) sore.

Sayed membeberkan, berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2016, bahwa penggunaan atas dana BOS tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 80/2015 tentang Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana BOS yaitu, terbatas untuk membiayai 13 komponen kegiatan untuk dana BOS SD/SMP dan 17 komponen kegiatan untuk dana BOS SMA/SMK.

Pemeriksaan yang dilakukan atas pencatatan pada pelaporan dana BOS diketahui bahwa Dinas Pendidikan Aceh Tamiang belum melakukan pelaporan atas aset yang diperoleh dari dana BOS. Sementara petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana BOS mensyaratkan sekolah untuk melaporkan yang diperoleh dari penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui penyampaian Form 9 untuk berikutnya disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten kepada Dinas Pendidikan Provinsi melalui penyampaian Form 10.

“Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 24 Maret 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang belum menyusun Form 10,” terangnya.

Menurut Sayed, nilai penggunaan  dana BOS SD/SMP yang dilaporkan oleh pihak Dinas tidak sesuai dengan nilai alokasi pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 977.143.673 dengan rincian perbandingan nilai alokasi NPHD dan Form K8. Di mana, realisasi untuk seluruh Sekolah Dasar (SD) Negeri Rp 23.727.800.000 (Nilai NPHD) dan Rp 23.011.340.117 (Nilai Form K8) terjadi selisih sekitar Rp 716.459.883.

“Sedangkan realisasi pada seluruh SMP Negeri Rp 10.797.250.000 (NPHD) dan Rp 10.563.566.210 dengan selisih Rp 260.683.790. Jumlah alokasi NPHD mencapai Rp 34.525.050.000 dan jumlah alokasi pada Form K8 Rp 33.547.906.327 dengan selisih mencapai Rp 977.143.673,” paparnya.

Hasil pemeriksaan atas sisa dana BOS pada rekening SD/SMP, lanjutnya, diketahui bahwa nilai pada rekening SD/SMP adalah senilai Rp 32.267.873 atau terdapat selisih sebesar Rp 944.875.799, sehingga nilai penggunaan dana BOS yang termuat dalam Form K8 yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

“Sementara dari pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK diketahui atas pendapatan hibah dana BOS belum pernah dilakukan pengesahan dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan untuk dapat disajikan dalam LRA Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga atas tidak dilaporkannya penerimaan tersebut, pengeluran yang dilakukan oleh SD/SMP tidak melalui mekanisme APBK atau digunakan langsung,” beber Sayed.

Selain menerima dana BOS, sambung Sayed Zahirsyah, beberapa sekolah di Aceh Tamiang pada tahun 2016 juga memperoleh dana bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran Kemendikbud RI. Dana bantuan pemerintah tersebut disalurkan langsung kepada sekolah untuk beberapa kegiatan antara lain, pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas, pengadaan meubelair, pengadaan sarana dan alat bantu penunjang proses belajar mengajar dan pengadaan peralatan komputer.

“Berdasarkan pemeriksaan atas pencatatan aset tetap yang diperoleh dari dana bantuan pemerintah pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa terdapat aset tetap yang belum dicatat pada neraca sebesar Rp 1.721.608.028 dengan rincian aset tetap yang diperoleh dari realisasi bantuan pemerintah pada tahun 2016-2015 yang belum dicatat yang tersebar di 14 sekolah negeri meliputi SMAN, SMPN, SDN dan SLBN,” jabarnya sembari menyebutkan, sejauh ini belum ada rekomendasi baru dari BPK yang menyatakan bahwa ada kesalahan dalam sistem pelaporan, sehingga pelaporan penggunaan BOS 2016 Dinas pendidikan Aceh Tamiang patut diduga sarat penyimpangan.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang Drs Ikhwanuddin yang dikonfirmasi awak media, Jumat (3/11) mengatakan, pelaporan pihak sekolah ke dinas tidak singkron karena ada terjadi perubahan dalam sistem pelaporan, sehingga dianggap ada selisih. Padahal, tidak begitu, untuk lebih jelasnya agar konfirmasi pihak akuntan DPPKA yang mendampingi Tim BPK saat melakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Namun ketika ditanya apakah ada dikeluarkan rekomendasi baru dari BPK untuk mengklarifikasi temuannya yaitu dana BOS pada tahun 2016, Kadis Ikhwanuddin menepisnya tidak tahu.

“Persoalan itu sudah kita klarifikasi langsung dengan BPK, sehingga sudah tidak menjadi temuan lagi,” sanggahnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *