oleh

Layanan Chat Telegram Diblokir Kemenkominfo

PENANEGERI, Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir layanan chat versi web Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme.

Pemblokiran Telegram hanya dilakukan pada versi web.

“Yang kita blokir itu pada aplikasi di web,” kata Menkominfo Rudiantara, Sabtu (15/7).

Pada web Telegram, Kemenkominfo mendapati banyaknya konten yang terkait dengan terorisme. Menkominfo Rudiantara menyebut ada sekitar 700 halaman terkait konten tersebut.

“Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris,” ujarnya.

Pemerintah RI melalui Kemenkominfo juga memerintahkan kepada semua Internet Service provider (ISP) untuk memblokir layanan chat Telegram. Ada 11 DNS (Domain Name System) yang menyangkut Telegram yang diminta ditutup oleh para ISP.

Kebijakan ini diambil Kemenkominfo karena beberapa kanal di Telegram dianggap mengandung muatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, hingga foto-foto yang tidak sesuai dengan peraturan perunang-undangan di Indonesia.

Mengingat bahaya yang ada di dalamnya, maka layanan aplikasi web Telegram pun diminta diblokir di Indonesia.

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan dalam siaran persnya di website Kemenkominfo.

Salah satu alasannya adalah, beberapa kelompok radikal berpindah ke Telegram adalah aplikasi pesan itu sulit terlacak.

Untuk itu maka Indonesia telah meminta perusahaan internet Telegram untuk memblokir akses ke 11 alamat web untuk Telegram.

Indonesia memblokir versi web aplikasi pesan instan Telegram yang terenkripsi dan akan melarang aplikasi ini sepenuhnya jika terus menjadi forum propaganda dan seruan untuk melakukan kekerasan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat malam, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan telah meminta perusahaan internet (ISP) untuk memblokir akses ke 11 alamat yang tersedia versi web Telegram.

“Ini harus dilakukan karena ada banyak saluran dalam layanan ini yang penuh dengan propaganda radikal, teroris, cara membuat bom, bagaimana melakukan serangan, gambar yang mengganggu, yang semuanya bertentangan dengan hukum Indonesia,” kata Menteri Kominfo Rudiantara.

Langkah tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran yang menguat mengenai meningkatnya kehadiran dan pengaruh Negara Islam Irak dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai ISIS) di Asia Tenggara.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sangat waspada dalam antisipasi terhadap serangan teror ISIS yang akhir-akhir ini cukup meningkat di Indonesia. (*)

Komentar

Berita Terbaru