oleh

LBH Pers Jakarta : Kasus Wartawan Bireuen Tidak Tepat Diselesaikan Melalui Proses Hukum Pidana

PENANEGERI, Bireuen – Penahanan terhadap wartawan media online Bireuen, M Reza alias Epong Reza terkait pemberitaannya yang harus berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Bireuen mulai disikapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta.

Menurut Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin melalui siaran pers diterima Penanegeri.com, Rabu (13/3) disebutkan, permasalahan yang dilaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian berlanjut ke pengadilan merupakan sengketa pers.

“Kalau kita kaji, sangat tidak tepat apa bila permasalahan sengketa pemberitaan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum di kepolisian,” sebutnya.

Ade Wahyudin juga menyebutkan, sejatinya persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu melalui mekanisme pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers.

Kata Ade Wahyudi, persoalan berita merupakan persoalan Kode Etik Jurnalistik. Pihak yang memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers.

Disamping itu terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017/B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan profesi wartawan yang mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan.

Baca Juga  Tersangka Pencabulan Jalani Observasi Kejiwaan di RSJ Banda Aceh

“Disebutkan dalam MoU tersebut mewajibkan adanya koordinasi antara kepolisian dengan Dewan Pers untuk menyerahkan kasus pemberitaan ke Dewan Pers agar dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU Pers,” jelasnya.

Permasalahan di atas, tambah Ade, Wahyudin pihaknya berpendapat, kasus M Reza (Epong Reza) merupakan sengketa pers sebagaimana yang dijelaskan di atas, dan  sangat tidak tepat diselesaikan melalui proses hukum pidana di kepolisian hingga berujung ke pengadilan, sebab objek permasalahannya adalah materi pemberitaan yang masuk dalam kategori sengketa pers.

Begitu juga dengan Pengenaan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap M Reza sangatlah tidak tepat, karena objek perkara merupakan sengketa pers.

Selain itu pertanggung jawaban atas materi pemberitaan terletak pada Pemimpin Redaksi, bukan Reporter yang melakukan peliputan secara langsung.

Sengketa pemberitaan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diselesaikan di Dewan Pers.

Baca Juga  Bireuen Kekurangan Guru SD dan SMP Sebanyak 300 Orang

Dalam hal ini, pihaknya mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa perkara untuk mematuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli.

Dalam SEMA itu disebutkan dalam pemeriksaan perkara-perkara yang terkait delik pers, hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Selanjutnya menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Bieruen tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, karena perkara sengketa pemberitaan wajib diselesaikan pihak Dewan Pers sebagai pihak yang berwenang.

Dibagian lain, mendesak pihak Dewan Pers untuk aktif merespon kasus Jurnalis mediarealitas.com, mengirimkan ahli pers sebagaimana dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli.

Komentar

Berita Terbaru