oleh

MA Cabut Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online

PENANEGERI, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang revisi Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, atau dalam hal ini adalah aturan tentang Transportasi Online.

Mahkamah Agung menyatakan aturan itu bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta UU LLAJ.

“Menyatakan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” putus MA, sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (22/8).

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan menteri perhubungan (menhub) untuk mencabut sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bemotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pertimbangannya,, beberapa ketentuan dalam permenhub bertentangan dengan Undang-Undang 20/2008 tentang tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah serta Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). MA juga menimbang bahwa ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Perintah itu tercantum dalam putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017 yang merupakan tindak lanjut permohonan uji materiel atas Permenhub 26/2017 yang diajukan enam pengemudi angkutan sewa khusus (online) dan diterima MA pada 4 Mei 2017. Keputusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan MA pada 20 Juni 2017.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiel dari para pemohon Sutarno, Endru Valianto Nugroho, Lie Herman Susanto, Iwanto, Johanes Bayu Sarwo Aji, dan Antonius Handoyo,” demikian putusan MA itu seperti pada putusan pada website mahkamahagung.go.id pada Senin (21/8).

Pasal yang dicabut MA dalam (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online adalah:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf e.

2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 27 huruf a

Pasal 30 huruf b

7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3.

8. Pasal 36 ayat (4) (10) huruf a angka 3.

9.Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b.

10. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2.

11. Pasal 51 ayat (3), huruf c.

12. Pasal 37 ayat (4) huruf c.

13. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2

14. Pasal 66 ayat (4)

“Bahwa penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi, sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan,” demikian pertimbangan majelis Hakim Agung yang terdiri dari Supandi, Is Sudaryono, dan Hary Djatmiko.

Salah satu poin, yakni penentuan tarif angkutan sewa khusus yang dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah dan merupakan usulan dari gubernur/kepala badan yang ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri, menurut MA, bertentangan dengan Pasal 183 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tarif seharusnya didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.

Selain itu, MA menilai, sejumlah ketentuan dalam Permenhub 26/2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU 20/2008, karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebagai informasi, terdapat sedikitnya 6 orang yang kesemuanya adalah pengemudi angkutan sewa khusus yang menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf f dalam Permenhub 26/2017 disebutkan penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari gubernur/kepala badan yang ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri setelah dilakukan analisis.

Menurut para pemohon, penentuan tarif batas bawah dan batas atas tidak memberikan persaingan sehat bagi para pelaku usaha, karena pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang seharusnya dapat memberikan tarif murah harus menaikkan tarif seperti taksi konvensional, sehingga menimbulkan biaya tinggi. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *