oleh

Mantri Tani di Aceh Data Ulang Luas Sawah, Buntut Kasus Krisis Pupuk Subsidi

-Aceh-128 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Mantri Tani di Kabupaten Aceh Utara mulai melakukan pendataan ulang terhadap luas lahan sawah dalam upaya memastikan luas lahan pertanian yang ada di daerah itu.

Pendataan ulang tersebut dilakukan oleh Mantri Tani secara langsung di lapangan dan laporannya di-update melalui sebuah aplikasi berbasis online yang bertajuk monitoring dan verifikasi lahan pertanian.

Mantri Tani Kecamatan Baktiya, Munir kepada wartawan, Minggu (17/11) mengatakan, pendataan ulang luas lahan sawah dilakukan atas dasar petunjuk Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

“Kita data kembali dimana ada lahan sawah yang tidak terdata di Kementerian ATR/BPN sebelumnya. Pada tahun 2018, misalnya, lahan sawah kita terdata 1 juta hektar, namun pada hasil pengukuran BPN tidak sampai angka segitu. Sehingga kita diminta untuk melakukan data ulang,” ujar Munir.

Munir mengatakan pada aplikasi yang digunakannya nanti terlihat jelas dimana lahan sawah yang belum terdata. Sementara lahan-lahan sawah yang sudah terdata terlihat dalam bentuk kolom hijau seperti peta.

Baca Juga  Personel Polres Bireuen Bersihkan Sampah di Pantai Kuala Raja

“Tujuan pendataan ini untuk memperlihatkan luas sawah yang sebenarnya, sehingga nantinya tidak berpengaruh terhadap alokasi penyaluran pupuk subsidi yang seperti saat ini tidak mencukupi pupuk. Pupuk subsidi disalurkan berdasarkan luas lahan,” tutur Munir.

Memberikan contoh seperti luas lahan sawah di Kecamatan Baktiya pada tahun sebelumnya terdata 5.068 hektar, namun sekarang terdata 4.439 hektar. Dia berharap dengan adanya pendataan ini nantinya dapat diakui oleh pemerintah pusat luas lahan yang akurat.

“Seperti di Gampong Alue Serdang, setelah kita foto dan data kemarin terdapat sekitar 20 hektar lebih lahan sawah yang belum terdata (di ATR/BPN) sebelumnya. Beberapa desa lain yang telah kita data juga terdapat sekitar satu hingga dua hektar,” sebutnya lagi.

Pendataan sebelumnya, sambung Munir, dilakukan BPN dengan bantuan satelit dari udara, sehingga hasilnya begitu akurat dengan data yang diverifikasi ulang oleh pihaknya saat ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para petani di Aceh mengeluh perihal kelangkaan pupuk subsidi. Mereka bahkan sempat mengindikasikan adanya permainan di lapangan terhadap kasus kelangkaan pupuk tersebut.

Baca Juga  Banyak Warga Miliki KTP Tanggal Lahir yang Sama, Ini Kata Disdukcapil Aceh Utara

Pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) juga telah mengklarifikasi soal kekurangan alokasi pupuk Urea subsidi di Aceh. Perusahaan BUMN tersebut menginformasikan bahwa penyaluran pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan kuota yang diajukan oleh pemerintah.

Manajer Humas PT PIM, Nasrun, kepada wartawan mengatakan, alokasi pupuk dari pemerintah untuk tahun 2019 ini terjadi pengurangan secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Dari jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Aceh 2019 sebanyak 229.000 ton, alokasinya hanya 55.900 ton.

“Tahun 2019 ini alokasi pupuk untuk Aceh turun 30 persen dibanding tahun 2018 lalu. Khusus untuk Aceh Utara, alokasi pupuk urea subsidi hanya 7.000 ton tahun ini. Sementara tahun 2018 sebanyak 10.000 ton. Hal ini berdasarkan luas lahan hasil survei ATR BPN 2018,” ucap Nasrun sebelumnya.

Komentar

Berita Terbaru