oleh

MaTA : Penghentian Kasus Korupsi Tak Dapat Hapus Pidana

-Aceh-46 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Rencana penghentian indikasi kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) CT Scan dan Kardiologi di RSUDZA oleh Kejati Aceh menjadi peristiwa berulang dan ini memberikan pesan yang kuat, dimana negara tidak hadir secara utuh di Aceh, sehingga kepastian hukum tidak ada.

Hal ini dikatakan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menanggapi perihal usulan SP3 kasus itu oleh pihak Kejati Aceh ke Kejaksaan Agung, Rabu (23/1).

Menurut Alfian, ini merupakan peristiwa negara (Kejati Aceh) yang kedua kalinya, dimana sebelumnya terjadi dalam kasus korupsi penyimpangan anggaran di Sekretariat Komisi Idependen Pemilih (KIP) Aceh.

“Ini pesan praktik kotor terhadap penyelesaian hukum dalam korupsi oleh negara. Kejati hadir atas nama institusi negara dan publik menginginkan kewarasan dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Pengungkapan kasus itu dibilang sangat lama karena berbagai macam alasan dan masuk dalam tunggakan kasus. Dimana tidak ada titik temu mengenai hasil perhitungan kerugian negara (PKN) sehingga kasus itu dilakukan supervisi oleh KPK dan terjadi penambahan tersangka di Oktober 2018.

Baca Juga  Sosialisasi Pemilu 17 April, KIP Bireuen Gelar Senam Jantung Sehat

“Pada 6 Juni 2018 lalu, Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK atas nama Fikri menyatakan, kasus itu menjadi prioritas dalam penyidikan dan berkomitmen mengawal sampai ke tahapan penuntutan,” katanya.

Berdasarkan analisa yang dilakukan MaTA terhadap kasus itu, terhadap pihak yang dianggap bertangung jawab masih tidak tersentuh oleh proses penyidikan selama ini, sehingga berpeluang dijadikan “sanderaan” dengan kasus yang lain.

“Ada aktor penting saat ini patut diduga terlibat dalam pengadaan Alkes tersebut dan ini sudah lama menjadi kajian kami, sehingga penting diamankan dengan pola berulang ini,” timpal Alfian.

Jika kasus ini dihentikan dengan alasan kerugian negaranya sudah dikembalikan, lanjut Alfian, kebijakan atas kasus itu jelas bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana dalam Pasal 4 disebutkan dengan jelas dan utuh bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tidak Menghapuskan Pidana Pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 2 dan Pasal 3.

Baca Juga  Dua Kasus Penipuan Bermodus Jadikan Pegawai di Aceh Ditangani Polisi

“Bagaimana logika hukum yang dibangun, Kejati bilang tidak di temukan pidana tapi kerugian negara sebesar Rp 15,3 miliar sudah dikembalikan dan ini jelas upaya penyelamat aktor penting saat ini oleh Kejati sangat kuat,” ungkapnya.

Seharunya, sambung Alfian, Kejati Aceh jangan hanya menilai kerugian keuangan saja akibat kasus itu. Akan tetapi, dampak yang paling buruk adalah kerugian bagi pasien yang butuh alat medis tersebut.

“Korupsi tidak hanya dinilai dari sisi kerugian negara tapi kerugian secara sosial akibat dari prilaku korup juga penting. MaTA sendiri akan melakukan koordinasi dengan KPK dalam kasus itu sehingga kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan luar biasa dapat ditindak,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru