oleh

Menanti Nyali Panwaslih Bireuen Ungkap “Money Politik”

Bireuen Pemilu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019, hanya tinggal menunggu hitungan hari.

Belakangan caleg partai politik baik nasional dan lokal besaing dalam konstestasi demokrasi itu, mulai hiruk-pikuk dalam kesibukannya dalam merebut simpati rakyat.

Bahkan berbagai instrumen kampanye seperti stiker, kalender, baliho, bendera, dan lain sebagainya bertebaran di mana-mana, tak kecuali di dahan kayu, hutan bahkan kuburan pun tak luput menjadi lokasi pemasangan stiker wajah yang memang sengaja dipaksa tersenyum.

Tak hanya itu, slogan janji dan promosi diri yang agaknya menggelitik, memenuhi ruang media, baik medai cetak maupun elektronik hingga media sosial. Tujuan mensosialisasi diri dengan berharap dikenal dan kemudian dipilih.

Begitulah mental-mental para politisi kita saat ini, tak kecuali di Kabupaten Bireuen yang kini hanya menunggu saat-saat pencoblosan. Para caleg itupun terlihat baru mau mendekati, masyarakat. Sungguh sangat memprihatinkan.

“Kadang kalau kita lihat memang aneh, sekarang para caleg mulai pura-pura kenal, bahkan ada yang juga mengaku kalau famili dan saudara. Entah karena mau nyaleg. Kalau sudah terpilih ya tidak kenal lagi,” ungkap Syahrul, salah seorang warga Kota Juang kepada Penanegeri.com, Rabu (10/4).

Baca Juga  Letusan Senjata dan Perusuh Diamankan Ditengah Kota Bireuen

Beranjak dari dinamika hiruk-pikuk menuju pemilu April 2019 ini juga tidak terlepas dari “stress politik” yang tentu akan dialami oleh para caleg-caleg yang bermodal kecil.

Tentu, sistem tarung bebas ini juga harus diimbangi dengan kecerdasan berpolitik, moral dan etika terhadap masyarakat, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan politik uang.

Secara umum, pemilu 2019 akan lebih mendekatkan caleg dengan konstituennya. Kondisi itu akan melahirkan terjadinya persaingan antar caleg yang berasal dari satu parpol dengan parpol lain, tentunya ini rawan terhadap indikasi benih korupsi.

Korupsi dalam bentuk politik uang telah membuat pesta demokrasi tidak sehat, sementara  hasil dari pemilu nantinya tidak akan maksimal dalam membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan.

Sejatinya politik uang harus diakhiri. Mereka, caleg harus sadar dan tak menyuap rakyat dengan uang. Sebaliknya, rakyat juga tidak boleh mendasarkan pilihan politiknya semata-mata karena uang.

Sebab yang ikut korupsi bukan hanya para politisi, tapi rakyat kita juga ikut sama-sama  melakukan korupsi, walaupun hanya Rp 100 ribu untuk lima tahun.

Baca Juga  Ratusan Buruh di Aceh Tuntut Kenaikan Gaji

Beranjak dari fenomena ini, tentunya akar “Money Politik” (politik uang) menjelang hari pemilihan umum 2019 akan terus menjalar, namun apakah Panwaslih Kabupaten Bireuen sudah berkomitmen dan mampukah menindaknya.

Inilah yang menjadi persoalan dasar, sebab Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksaaan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan, pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, termasuk ikut mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Kini, yang paling riskan terjadi dan sudah pernah terjadi yakni politik uang, serta membagi-bagikan sembako menjelang pencoblosan, tentu sebuah momok yang harus diawasi dan harus ditindak oleh Panwalih Bireuen.

Sebelumnya, Ketua Panwaslih, Abdul Majid didampingi dua komisioner Panwaslih Kabupaten Bireuen, Desi Safnita serta Wildan Zacky pernah menangapi isu tersebut.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya praktik “Money Politik” tersebut, masyarakat juga memiliki peran mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu 2019 pekan depan.

“Apabila ada yang menemukan tindak pelanggaran, maka harus bersedia melapor ke pengawas gampong, ataupun panwas kecamatan, atau langsung dilapor ke Panwaslih Kabupaten, agar dapat ditindaklanjuti,” pintanya beberapa waktu lalu.

Baca Juga  Pelaku Pencurian Bola Lampu Masjid Baiturrahman Lhokseumawe di Tangkap

Untuk memudahkan masyarakat, laporan dugaan pelanggaran tidak harus ke pengawas kabupaten, tetapi bisa dilapor ditingkat desa, atau kecamatan dengan menyertai saksi dan bukti.

“Ketentuan penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, dibutuhkan syarat formil dan materil yang harus terpenuhi, salah satunya harus ada saksi yang melihat kejadian, selain alat bukti lainnya,” timpalnya.

Terkait isu “Money Politik” dan pembagian sembako yang sedang gencar disoroti, Panwaslih siap untuk menyikapi setiap informasi yang ada. Salah satunya melakukan investigasi, maupun klarifikasi ke lapangan.

Beranjak dari alasan dan tanggapan Panwaslih, tentu masyarakat sangat berharap keberanian pihak Panwaslih Bireuen. Untuk itu masyarakat akan menunggu komitmennya.

Komentar

Berita Terbaru