oleh

Mendagri Sanksi 211 ASN yang Bolos Kerja setelah Cuti Idul Fitri

PENANEGERI, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan 211aparatur sipil negara (ASN) yang bolos di hari pertama kerja usai cuti hari raya Idul Fitri akan diberi sanksi beragam.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan sanksi kepada ASN tersebut bervariatif,  mulai dirumahkan selama tiga hari, adanya peringatan tertulis, hingga pemotongan tunjangan.

“Saya mengambil keputusan dengan pak Sekjen bagi 211 (PNS) diskors,” kata Tjahjo di Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2019).

Sementara maksimal pemotongan sebesar 15 persen, tergantung tingkat kelalaiannya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan dari jumlah ASN yang bolos kerja pasca libur lebaran terbanyak dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sanksi terhadap ASN IPDN juga akan lebih berat.

“Saya minta kepada rektor untuk memberikan sanksi yang tegas, lebih tegas daripada sanksi yang akan diterapkan Pak Sekjen,” tandasnya.

Ia menyindir keras banyaknya ASN bolos kerja dengan jatah cuti 12 hari dalam satu tahun. Terlebih lagi, kata Tjahjo negara telah memenuhi hak keuangan para ASN seperti tunjangan dan gaji ke-14.

“Masih belum puas terima THR, masih belum puas menikmati gaji keempat belas, masih belum puas menikmati tunjangan kinerja,” ujarnya.

“Mungkin jatah cuti 12 hari kurang, diskors dirumahkan 3 hari. Diberi peringatan tertulis yang itu masuk arsip kepegawaian, dan catatan disiplin keluarga besar Kemendagri, BNPP dan IPDN,” kata Mendagri, di kantornya, Selasa  (11/6).

Menurut Mendagri, pihaknya juga memberi sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja (tukin).

“Pemotongan tukin bisa mencapai 15 persen dari jumlah yang harusnya diterima ratusan ASN itu,” tegasnya.

“Khusus untuk pegawai dari IPDN akan lebh ketat lagi, dan nanti akan ada tambahan sanksi lagi,” katanya.

ASN yang bolos tanpa alasan kuat terancam sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi tidak akan diberikan bagi ASN yang cuti karena alasan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010, ada beragam sanksi yang bisa dijatuhkan pada ASN jika membolos.

Sanksi bisa berupa teguran tertulis, dan pemberhentian dengan hormat apabila ASN terkait tidak masuk kerja, tanpa alasan sah selama 45 hari. (*/red)

Komentar

Berita Terbaru