oleh

Menteri Agraria dan Tata Ruang Serahkan SK Hak HPL kepada Walikota Langsa

PENANEGERI, Langsa – Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Dr Sofyan A Djalil, SH, MA, MALD menyerahkan SK Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik negara untuk areal pengembangan kawasan industri dan Pelabuhan Kuala Langsa, kepada Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, Jumat (6/3) sore di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta Pusat,

Penyerahan SK HPL di kawasan Pelabuhan Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat tersebut, turut dihadiri Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latif, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Suriyatno, AP MSP, Tim Optimalisasi Percepatan Pengembangan Pelab Kuala Langsa, Nazarudin Ibrahim dan Al Masrol, Kabag Pemerintahan, Khairul Ichsan, SSTP, dan Kantah Pertanahan Kota Langsa, Erwis.

SK HPL Kawasan Industri dan Pelabuhan Kuala Langsa ini, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2020.L tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Langsa atas tanah seluas 652.100 M2 terletak di Kelurahan Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Walikota Langsa, Sabtu (7/3) menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil yang telah menerbitan SK HPL kawasan industri dan Pelabuhan Kuala Langsa ini. Sebelumnya, HPL sekitar 1.000 meter persegi di kawasan Pelabuhan Kuala Langsa yang berstatus lahan Hak Guna Bangunan (HGB) dikuasai oleh Kopalmas sejak tahun 2001 silam.

Akan tetapi, hingga tahun 2014 status lahan di kawasan Pelabuhan Kuaka Langsa tidak dimanfaatkan (ditelantarkan) oleh Kopalmas, atau one prestasi. Karenanya, mengingat akan pentingnya dilakukan pengembangan kawasan indutri dan pengembangan atau untuk mengaktifkan aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa itu. Sehingga, Pemko Langsa mengajukan permohonan pengelolaan lahan dikuasai Kopalmas di kawasan Pelabuhan Kuala Langsa itu kepada Pemerintah Pusat.

Lanjut Walikota, pada tahun 2016, Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait mencabut status HGB Koplamas atas lahan di kawasan Pelabuhan Kuala Langsa, dari HGB Kopalmas menjadi Tanah Cadangan Negara (TCN).

“Alhamdulillah, proses permohonan kita (Pemko Langsa) ini saat itu terus bejalan, hingga akhirnya tahun 2020 atau tepatnya kemarin (Kamis_red) Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR menerbitkan SK HPL lahan di kawasan Pelabuhan Kuala Langsa kepada Pemko Langsa,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *