oleh

MUI Harapkan Perppu Nomer 2 Tahun 2017 tidak Menyasar Hanya satu Ormas

PENANEGERI, Jakarta- Menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meminta agar Perppu tersebut tidak hanya menyasar opada satu ormas saja.

“MUI mengharapkan Perppu tersebut tidak hanya menyasar salah satu ormas saja, tetapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Rabu (12/7).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diminta tak hanya terbit karena menyasar satu ormas.

Majelis Ulama Indonesia juga mengaku dapat memahami urgensi diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Pasalnya, UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai.

“Sementara mekanisne perubahan UU melalui DPR membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan pemerintah dituntut untuk segera mengambil langkah-langkah hukum mengatasi ormas yang membahayakan ekistensi negara,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta.

Dia melanjutkan, mekanisme perubahan UU melalui DPR membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan pemerintah dituntut untuk segera mengambil langkah-langkah hukum mengatasi ormas yang membahayakan eksistensi negara.

MUI mengimbau pemerintah dapat menggunakan Perppu tersebut untuk kepentingan yang mendesak dan bersifat penting.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga mesti menghormati proses hukum nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sebab, Indonesia adalah Negara hukum dan negara demokrasi.

Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid menambahkan, untuk menangani ormas bermasalah tidak cukup dengan membubarkan lewat pendekatan hukum dan keamanan saja. Menurutnya perlu ada pendampingan terhadap ormas dan anggotanya tersebut.

MUI juga meminta pemerintah senantiasa mengadakan pengawasan, pendampingan dan pembinaan terhadap ormas di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyimpangan terhadap ideologi bangsa.

“Yang lebih penting adalah pengawasan, pendampingan dan pembinaan ormas tersebut agar tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila. Lebih dari itu, sikap konsistensi pemerintah dalam upaya penegakkan hukum juga sangat penting. Jangan terkesan hanya bersifat sporadis dan kagetan,” ujarnya.

MUI juga meminta kepada DPR untuk segera membahas dan memberikan pendapat dengan memberikan sikap menerima atau menolak Perppu tersebut.

“Jika menolak, maka Perppu tersebut akan batal demi hukum. Tetapi jika menerima maka Perppu tersebut akan menjadi Undang-undang,”ujar Waketum MUI. (*)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *