oleh

Muslim Mindanao Filipina Berharap ada Kesepakatan Damai dan Otonomi

PENANEGERI, Desk Internasional- Muslim Filipina dari Front Pembebasan Islam Moro (MILF-Moro Islamic Liberation Front) berharap akan adanya kesepakatan damai baru dalam rancangan undang-undang baru yang membentuk wilayah otonom yang lebih kuat di  Mindanao.

Komunitas  Muslim terbesar Mindanao yang selama ini memberontak di Filipina telah mengatakan sebuah kesepakatan damai yang ingin diimplementasikan dengan pemerintah adalah “obat penawar terbaik” untuk kekerasan sebagaimana pengepungan berdarah di kota Marawi.

Perwakilan pemerintah dan pemberontak MILF mengajukan kepada Presiden Rodrigo Duterte pada hari Senin (17/7) sebuah rancangan undang-undang baru, yang bertujuan untuk membangun sebuah daerah otonom Muslim yang lebih kuat di selatan negara yakni di wilayah Mindanao  dalam sebuah kesepakatan damai, dimana sempat terhenti di Kongres pada tahun 2014 oleh pendahulunya.

“Ini adalah penangkal terbaik terhadap ekstremisme kekerasan yang telah menimbulkan malapetaka di banyak daerah Muslim,” ujar Wakil Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Ghazali Jaafar dalam kedempatan presentasi RUU otonomi yang diajukan kepada Presiden Duterte di istana kepresidenan di Manila.

Begitu ditetapkan, pemerintah otonom, yang akan disebut Bangsamoro, “akan berada di garis depan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan keadilan di dalam batas-batas hukum dan menangani persyaratan dasar kehidupan yang baik,” kata Jaafar.

Presiden Duterte berjanji untuk mendukung RUU tersebut di Kongres asalkan mematuhi Konstitusi Filipina dan memperbaiki nasib minoritas Muslim.

“Saya mendukung untuk ini,” kata Duterte disambut tepuk tangan para hadirin  dari pejabat dan perwakilan muslim Mindanao.

“Dalam konteks Republik Filipina akan ada negara Bangsamoro,” ujar Presiden Duterte.

Pihak muslim Mindanao  mengganti  tujuan separatis, untuk sebagai ganti otonomi yang lebih luas, menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah untuk membentuk sebuah wilayah dengan lebih banyak kekuatan dan dana untuk kaum minoritas Muslim di selatan negara Filipina yang mayoritas Katolik, untuk ingin mengakhiri pemberontakan selama beberapa dekade.

Konflik tersebut telah menyebabkan sekitar 150.000 orang tewas dan merugikan wilayah Mindanao secara keseluruhan.

Komunitas Muslim mengatakan serangan di Marawi akan dicegah jika kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan.

Pakta perdamaian tersebut merupakan warisan dari pendahulu Duterte, Benigno Aquino III, namun undang-undang tersebut terhenti di Kongres pada tahun 2015 setelah beberapa pemberontak dari MILF yang beranggotakan 11.000 orang terlibat dalam pertempuran yang menewaskan 44 polisi komando selama operasi pemerintah di kota tersebut di Mamasapano

Pasukan komando berhasil membunuh tersangka teroris Malaysia Zulkifli bin Hir, yang telah lama dicari oleh Amerika Serikat, namun sejumlah besar kematian polisi memicu kemarahan publik dan mendorong anggota parlemen menghentikan RUU otonomi tersebut.

Frustrasi di Mindanao

Pemimpin pemberontak Al Haj Murad Ebrahim mengatakan di tengah meningkatnya frustrasi di kalangan umat Islam mengenai jalannya perdamaian yang gagal, kelompok milisi lain di Mindanao muncul.

“Orang-orang yang sesat (milisi garis keras) ini telah mengisi kekosongan yang disebabkan oleh kegagalan kita untuk memberlakukan undang-undang dasar dan membuat frustrasi rakyat kita,” kata Murad pada upacara tersebut, yang dihadiri oleh para pemimpin Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dapatkah tentara Filipina merebut kembali Marawi?

“Hari ini, kami menyaksikan dengan sangat jijik pada penghancuran yang telah dilakukan ekstremisme garis keras di kota Marawi,” kata Murad.

Pejabat mengatakan lebih dari 550 orang, termasuk 411 pejuang, telah terbunuh dalam dua bulan pertempuran di Marawi, sebuah benteng iman Islam di selatan.

Pejuang tersebut termasuk dalam kelompok Abu Sayyaf dan Maute yang berbeda, yang dikabarkan telah berjanji setia kepada kelompok Negara Islam Irak dan Levant (ISIL/ISIS).

Pada hari Minggu, tentara pemerintah Filipina membersihkan 50 bangunan dan rumah lagi setelah bentrokan yang menewaskan delapan milisi dan dua tentara tewas, kepala staf militer Jenderal Eduardo Ano mengatakan kepada wartawan.

Pasukan bersiap untuk “serangan terakhir untuk benar-benar mematahkan barisan mereka dan akhirnya membersihkan seluruh wilayah Marawi,” kata  Jenderal Ano, menambahkan bahwa “medan perang sekarang berada di area kurang dari satu kilometer persegi.”

Presiden Duterte diperkirakan akan mengumumkan minggu ini apakah dia akan memperpanjang 60 hari deklarasi darurat militer di Mindanao untuk menangani krisis Marawi, yang merupakan krisis keamanan paling serius yang dihadapi Pemerintah Filipina sejak Presiden Duterte memegang kekuasaan di bulan Juni tahun lalu. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *