oleh

Niat Baik Pemerintah Pangkas Regulasi, Perlu Didukung Prosedur yang Baik Pula

PENANEGERI, Depok – Dosen Hukum dan Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundangan-undangan, Erfandi, SH,.MH, menyarankan pemerintah agar terlebih dahulu merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait omnibus law. Hal ini disampaikannya, pada saat mengisi acara di Diskusi Publik dengan tema,”Pangkas Regulasi, Permudah Investasi” di Ngop Dul Depok, (29/01).

Menurutnya, omnibus law secara hukum saat ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam pembentukan perundang-undangan.

Sebab faktanya, omnibus law tidak memiliki dasar yang kuat atau ada di pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Saya hanya berpesan terkait dengan omnibus law ini janganlah tergesa-gesa untuk disahkan, hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Revisi terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2109,” ujar Erfandi.

Sebab, terang Erfandi, omnibus law adalah sistem perundang-undangan yang dianut oleh Amerika, sedangkan di Indonesia sendiri saat ini masih menganut civil law sistem yaitu dimana pemerintah memproduksi begitu banyak undang-undang. Maka perlu adanya perampingan regulasi.

“Menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini niatnya bagus. Dengan menciptakan banyak lapangan kerja, mempermudah perkembangan UMKM, dan lain sebagainya. Tapi ingat, niatnya yang sudah baik ini jangan sampai dilakukan dengan prosedur yang tidak baik, karena akan menghasilkan hasil yang tidak baik pula,” kata Erfandi.

Maka solusinya, jelas Erfandi, revisi dulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundangan-Undangan dengan memasukkan substansi omnibus law.

“Karena jika undang-undang tersebut tidak direvisi dulu, maka Pemerintah dalam hal ini presiden yang akan menerbitkan omnibus law, akan mendapat stigma negatif dari perspektif hukum, karena itu tadi tidak melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang,” terang Erfandi.

Disampaikan juga oleh Zaki Mahendra selaku Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR, bahwa secara filosofi untuk menyusun undang-undang itu mesti berasal dari ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diturunkan menjadi pembukaan dan pasal-pasal dalan undang-undang.

“Menurut beberapa orang hari ini, dalam penyusunan undang-undang dianggap ribet karena memiliki turunan yang begitu banyak, bahkan jenjang hukumnya yang rumit. Sebagai contoh adalah undang-undang perdagangan, yang mengatur banyak tentang perdagangan. Namun, pada undang-undang di daerah ada beberapa peraturan yang mengatur tidak bolehnya peredaran barang tertentu, seperti Jawa Tengah. Dimana disana melarang adanya perdagangan alkohol. Nah hal ini menjadi contoh ketakutan bagi investor yang akan menanamkan modalnya ke daerah kita. Karena keterbatasanya daripada kebijakan kita saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu isi dari omnibus law,” terang Zaki.

Selain itu, Ia sampaikan juga bahwa investasi bukanlah satu-satunya dalam isu ini, karena masih banyak lagi yang menjadi dasar adanya penyederhanaan regulasi.

Namun, kata Zaki meski saat ini yang digaungkan adalah bertujuan untuk mempermudah investor. Tapi ini juga erat kaitannya dengan mengurus semua perizinan, baik bidang dagang atau apapun itu, seperti dalam pembuatan surat-surat menjadi mudah.

Selain itu, menurut Mulyadin, bahwa penyederhanaan regulasi yang saat ini dikenal dengan omnibus law masih dalam tahap proses pembahasan. Belum sampai pada tahap pembuatan draft Rancangan-Rancangan Undang-Undang.

“Jika ada draft yang beredar, kami pastikan itu hoax. Karena sampai saat ini di DPR belum menerimanya, dari pemerintah” ujar Mulyadin yang juga sebagai Tenaga Ahli di DPR RI.

Iqbal, Mahasiswa Universitas Pancasila, “Niat baik pemerintah untuk mempermudah segala urusan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa”, tandasnya. (Wahyudin,
Koordinator Kaki Publik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *