oleh

Pangdam XVIII/Kasuari : Saya Tidak Butuh Rekomendasi

PENANEGERI, Manokwari – “Saya tidak menginginkan adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah, Bupati dan Kepala Suku. Ini rekomendasi banyak sekali, sampai keluarga juga pakai rekomendasi. Saya bilang, saya tidak butuh pakai rekomendasi. Saya butuh anak ini. Dia datang, dia siap jadi tentara,” ucap Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau dihadapan para peserta Rapat Kordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten, Kota dan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Papua Barat, Rabu (18/9/2019) di Hotel Aston, Manokwari, Papua Barat.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau

Terkait hal itu, menurut Pangdam XVIII/Kasuari, menuntut peran dari para pejabat Bupati dan Wali Kota menyiapkan anak-anak tersebut untuk diseleksi, dengan kuota penerimaan prajurit sebagaimana yang telah ditentukan.

“Jadi kalau bisa, para Bupati dan Wali Kota siapkan ini. Setiap tahun kita terima 3 kali Tamtama dan 2 kali Bintaranya. Kemarin, saya lantik dengan Bapak Gubernur itu, 320 orang, 250 diantaranya tong pu (kita punya) anak-anak semua, itu hitam semua,” ujar Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau

“Mohon izin bapak-bapak Bupati dan Wali Kota sekalian. Masuk Tentara atau Polisi itu ada persyaratannya. Kita tidak bisa potong kompas sembarangan kasih orang. Saya biasa bicara, kita punya harga diri,” sambungnya.

“Jangan sampai kita punya anak-anak ini, nanti kalau mereka jadi tentara atau jadi polisi bikin malu kita. Sudah bawa senjata pakai pakaian dinas lengkap, mabuk. Ini kan tidak bagus. Nanti orang bilang, itu lihat dorang (dia). karena Panglima orang Papua, dia kasih masuk dia punya orang tukang mabuk. Ini kan tidak bagus. Jadi kita harus siapkan dengan baik,” kata Mayjen Joppye bijaksana.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga meminta tanggapan dari unsur Pemerintah Daearah, khususnya dari para Bupati dan Wali Kota, tentang penyediaan putra-putri daerah Papua yang memenuhi syarat untuk direkrut menjadi Prajurit TNI.

“Saya minta respon dari para Bupati dan Wali Kota. Saya sudah berbicara berulang kali dengan Bapak Gubernur, terkait dengan berdirinya Kodam ini dan jajarannya. Saya sudah menunjukkan kepada pimpinan TNI untuk semua kabupaten itu dibangun Kodim dan itu sudah direspon. Karena sementara ini Angkatan Darat uangnya kurang, jadi dalam satu tahun itu satu Kodim. Tahun ini di Sorong Selatan, tahun depan kita lihat apakah Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak atau Tambrauw. Kebetulan saya ketemu Bapak Kasad dan saya laporkan. Kalau empat Kodim itu disetujui, bapak-bapak siapkan tanah, karena kita tidak beli tanah, jadi siapkan lahannya, supaya kalau memang anggaran keluar kita bisa bangun. Jangan sampai anggaran keluar, tanah tidak ada, akhirnya nanti saya kembalikan uang itu,” ucap Pangdam.

“Kita juga butuh personel lebih dari 5000. Itu setting saya sebagai Panglima, kita akan isi selama tiga tahun. Saya sudah keluarkan kebijakan dan sudah disetujui oleh Panglima TNI dan Kasad, 80% orang asli Papua. Nah sekarang kembali ke kita. Ini 80% orang asli Papua bisa terpenuhi atau tidak,” sambungnya.

Rakor yang dipimpin oleh Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan tersebut, dihadiri Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Drs. Herry Rudolf Nahak M.Si, Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Dadi Hartanto M. Tr. (Han), Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Bupati Sorong, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Bupati Maybrat, Bupati Pegunungan Arfak, Bupati Kaimana, Bupati Sorong Selatan, Bupati Teluk Wondama, Wali Kota Sorong, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Raja Ampat, Bupati Fakfak, Bupati Tambrauw, Bupati Manokwari, Forkopimda Papua Barat dan unsur Pimpinan Perguruan Tinggi se-Papua Barat. (pen/red)

Komentar

Berita Terbaru