oleh

Pansus K2 Digelar Tertutup, Dewan : Permintaan Para Korban

PENANEGERI, Aceh Tamiang –¬†Pansus yang digelar DPRK Aceh Tamiang terhadap kasus CPNS K2 digelar secara tertutup. Padahal, agenda Pansus K2 kali ini memanggil seluruh korban K2 se Aceh Tamiang yang diduga kuat menjadi korban pungli hingga miliaran rupiah.

Pansus yang turut dihadiri pimpinan kolektif DPRK Aceh Tamiang Fadlon dan Juanda ini awalnya digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK setempat secara terbuka termasuk untuk awak media. Namun, sesaat rapat Pansus akan dimulai tiba-tiba sejumlah wartawan tidak diperbolehkan meliput dengan alasan “permintaan dari para korban CPNS K2”.

M Nasir, salah seorang wartawan yang berada di Ruang Sidang Utama sempat berdiskusi dengan pimpinan dewan serta anggota Pansus. Akan tetapi, Pansus K2 yang diketuai Ismail tersebut tertutup bagi awak media, sehingga wartawan dianjurkan untuk keluar dari ruangan Pansus. Para wartawan hanya boleh mengambil dokumen foto sebelum Pansus K2 dimulai. Selanjutnya, wartawan baru bisa mendapatkan informasi setelah rapat Pansus selesai.

“Pimpinan dewan menyampaikan Pansusnya tertutup, karena korban K2 takut namanya di publikasi saat mereka memberi keterangan kepada Tim Pansus. Setelah selesai rapat baru kita bisa minta keterangan dari Ketua Pansus Ismail” ujar Nasir.

Setelah mendengar hal itu, para kuli tinta Aceh Tamiang ada yang memilih bertahan diteras lantai dua dan ada yang langsung pergi meninggalkan Kantor DPRK.

Pansus K2 DPRK Aceh Tamiang

Amatan Penanegeri.com dilokasi pansus, jumlah korban guru CPNS K2 yang menghadiri Pansus sekitar 30 orang lebih dari total keseluruhan 85 orang yang berasal dari enam UPTD. Para korban K2, diperkenankan duduk di kursi anggota dewan layaknya Sidang Paripurna.

Informasi lain yang diperoleh Penanegeri.com menyebutkan, korban K2 dari UPTD Manyak Payed sejumlah 11 orang dan UPTD Kejuruan Muda sejumlah 7 orang, satu orang-pun tidak tampak hadir dalam Pansus. Padahal mereka sangat dibutuhkan hadir karena merekalah awalnya yang membongkar kasus dugaan pungli pengurusan CPNS K2 tersebut bersama salah satu LSM hingga saat ini tengah diusut oleh Polda Aceh.

Usai pelaksanaan rapat, Ketua Pansus K2, Ismail yang dihubungi awak media, Kamis (19/10) sore mengatakan, agenda Pansus yang baru selesai dilaksanakan yakni memanggil dan meminta keterangan para CPNS K2 yang SK dan NIP-nya belum keluar. Mereka yang datang lebih kurang sebanyak 30 orang. Disamping itu seluruh K2 tersebut ada menyetor uang untuk pengurusan PNS di BKN.

“Kami belum bisa mengatakan itu pungli, tapi mereka semua mengaku ada menyetor uang untuk pengurusan PNS kepada oknum pejabat di BKPP beberapa waktu lalu,” terang Ismail.

Dikatakan, meski pihaknya telah mengundang seluruh korban CPNS K2 melalui masing-masing UPTD, namun dari mereka banyak yang tidak hadir dan belum diketahui apa kendalanya.

Tim Pansus, sambung Ismail, bekerja secara serius tidak main-main untuk bisa mengungkap siapa dalang dari Kasus K2 tersebut. Bahkan pihaknya memiliki temuan baru, yakni para CPNS dari jalur K2 yang telah lulus PNS juga ada menyetorkan uang senilai Rp 3,2 juta/orang.

Rencananya, lanjut Ismail, Jumat (20/10) Tim Pansus akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang LSM Gadjah Puteh sebagai pihak yang melapokan kasus K2 ke DPRK.

“Besok kita akan duduk RDP dengan LSM Gadjah Puteh, kami harapkan LSM bisa bekerjasama dengan Tim Pansus untuk sama-sama menyelesaikan masalah K2 ini,” jelasnya sembari mengatakan Pansus K2 telah masuk tahap klimaks untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggungjawab.

Pansus K2 DPRK Aceh Tamiang

Sementara itu, Direktur Eksekuitf DPP LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly kepada Penanegeri.com, Kamis (19/10) malam mengatakan, pihaknya kecewa dengan Pansus yang digelar DPRK Aceh Tamiang.

“Pansus yang dilakukan dewan Aceh Tamiang terkesan asal jadi, tidak terjadwal dengan baik dan semrawut,” sindirnya.

Menurut Sayed, tidak tepat jika pansus yang membahas nasib masyarakat yang ter-zhalimi digelar secara tertutup dan melarang awak media meiliput.

“DPR RI saja yang menngelar Pansus Hak Angket KPK boleh diliput wartawan, kenapa itu cuma DPR Kabupaten harus ditutupi, emangya ada apa ?,” tanya Sayed sembari menyatakan tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan, Polda Aceh juga telah melakukan pemeriksaan.

Semestinya, papar Sayed, saat Pansus akan digelar, jadwal sudah ditentukan mulai A sampai Z sehingga para pihak terkait yang dipanggil Pansus dapat mempersiapkan diri, terutama para korban sehingga bisa seluruhnya hadir.

“Kita berharap dipanggil dan ditembusi sejak awal, karena kita sebagai pelapor ke DPRK Aceh Tamiang. Baru selanjutnya memanggil para korban untuk dikonfrontir kebenaran dari laporan yang pernah disampaikan, sehingga Gadjah Puteh bersinergi dengan Tim Pansus,” tegasnya.

Terkait pemanggilan Gadjah Puteh oleh Tim Pansus dengan agenda RDP pada hari Jumat (20/10), Sayed mengatakan belum tentu dapat menghadiri RDP tersebut, karena ada jadwal kegiatan lain yang telah direncanakan sebelumnya.

“Saya baru mendapat undangan malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, dan besok harus sudah ke DPRK, apa seperti itu prosedur DPRK Aceh Tamiang dalam mengundang tamunya ?,” tandas Sayed.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *