oleh

Panwaslih Komit Tindak Pelaku Money Politik di Bireuen

PENANEGERI, Bireuen – Menyikapi isu terjadinya money politik (politik uang) menjelang hari pemilihan umum 2019, Panwaslih Kabupaten Bireuen berkomitmen tetap menindak pelaku politik uang tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua Panwaslih, Abdul Majid didampingi dua komisioner Panwaslih Kabupaten Bireuen, Desi Safnita serta Wildan Zacky menangapi isu tersbeut.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya praktik money politik tersbeut, masyarakat juga memiliki peran mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu 2019 pekan depan.

“Apabila ada yang menemukan tindak pelanggaran, maka harus bersedia melapor ke pengawas gampong, maupun panwas kecamatan, atau langsung dilapor ke Panwaslih Kabupaten, agar dapat ditindaklanjuti,” pintanya.

Untuk memudahkan masyarakat, laporan dugaan pelanggaran tidak harus ke pengawas kabupaten, tetapi bisa dilapor ditingkat desa, atau kecamatan dengan menyertai saksi dan bukti.

Dikatakannya, penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu, sangat sulit dilakukan apabila tanpa peran serta dukungan masyarakat, dan ikut berpartisipasi mewujudkan pemilu jujur dan bersih.

“Ketentuan penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, dibutuhkan syarat formil dan materil yang harus terpenuhi, salah satunya harus ada saksi yang melihat kejadian, selain alat bukti lainnya,” katanya.

Baca Juga  Tabrak Sepmor dan Mobil Avanza, Warga Lhokseumawe Meninggal Dunia

Terkait isu money politik yang sedang gencar disoroti, Panwaslih siap untuk menyikapi setiap informasi yang ada. Salah satunya melakukan investigasi, maupun klarifikasi ke lapangan.

Namun sejauh ini, Panwaslih Bireuen belum menemukan bukti dan saksi yang bersedia, untuk ikut dalam proses penanganan pelanggaran sesuai amanah Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018, tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

“Kami selaku pengawas, akan selalu berupaya mendapatkan bukti dan saksi, berdasarkan isu-isu yang berkembang di lapangan. Tapi, dalam prosesnya, para saksi tidak mau mengakui serta tidak ada bukti yang kuat.

Guna mencegah praktik tersebut, pihaknya sudah berupaya maksimal, mensosialisasikan tentang anti money politik kepada caleg dan parpol, serta masyarakat. Disamping itu, pihaknya juga meminta dukungan para ulama melalui MPU, Dinas Syariat Islam, agar tetap menyampaikan informasi maslah itu  kepada masyarakat.

Kita sangat berharap masyarakat agar tetap menolak praktik money politik, serta ikut  melapor, apabila  melihat terjadinya pelanggaran pemilu.

“Sedangkan sanksi bagi caleg, selain pidana pemilu, mereka juga dibatalkan jika terbukti melakukan pelanggaran money politik,” sebutnya.

Komentar

Berita Terbaru