oleh

Para Anggota PBB harus Beraksi untuk Bantu Rohingya

PENANEGERI,Desk Internasional- Para pakar hak Asasi Manusia PBB mendesak Negara-negara Anggota PBB untuk ‘melampaui pernyataan,’ atau tidak hanya terbatas pada pernyataan saja, namun harus segera beraksi untuk membantu kaum Rohingya

Setelah sebulan lebih sejak operasi kontra teror setelah serangan terhadap pos polisi di provinsi Rakhine Myanmar, tujuh ahli hak asasi manusia PBB telah meminta para negara anggota PBB untuk menghentikan semua kekerasan terhadap kaum  minoritas Muslim Rohingya.

Agar masyarakat global untuk “melampaui” pernyataan dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Rohingya.

“Ada tuduhan kredibel atas pelanggaran hak asasi manusia serius dan pelanggaran yang dilakukan terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekerasan, perlakuan sewenang-wenang berlebihan, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemindahan paksa, serta pembakaran dan penghancuran lebih dari 200 desa Rohingya dan puluhan ribu rumah, ” kata para ahli (dalam daftar pakar di bagian bawah berita) dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan  (26/9) oleh Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB  atau Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Dalam siaran persnya (26/9), para ahli, termasuk Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar mendesak masyarakat internasional untuk membantu krisis Rohingya di Myanmar

“Tidak ada yang memilih, terutama ratusan ribu orang yang meninggalkan rumah dan tanah leluhur mereka, betapapun buruk kondisinya, melarikan diri ke negeri asing untuk tinggal di bawah lembaran plastik dan dalam keadaan yang mengerikan kecuali dalam situasi yang mengancam jiwa, ” tegas para ahli.

Menurut perkiraan, lebih dari 430.000 orang kaum Rohingya  telah lari dari Myanmar untuk menyeberang mengungsi ke Bangladesh sejak kekerasan meletus.

Selanjutnya, para ahli juga meminta pihak berwenang Myanmar untuk memastikan akses yang tidak terbatas terhadap kemanusiaan ke lokasi yang terkena dampak dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan juga untuk pemantau hak, termasuk Misi Pencarian Fakta Dewan HAM untuk penilaian yang independen dan tidak memihak terhadap situasi di lapangan.

“Kami meminta Aung San Suu Kyi untuk menemui Rohingya secara pribadi di negara bagian Rakhine dan juga di Cox’s Bazar untuk berbicara dengan mereka (Orang Rohinggya) yang telah melarikan diri, dan juga mereka yang telah tinggal, sebagaimana dikatakan bahwa Pemerintah Myanmar tertarik untuk hal itu,” tegas para ahli hak-hak asasi manusia PBB.

Para pakar HAM PBB selanjutnya mendesak Konselor negara Aung San Suu Kyi untuk secara pribadi bertemu dengan kaum Rohingya baik di Rakhine ataupun di tempat pengungsian di Bangladesh.

Menyimpulkan rilis berita tersebut, para ahli hak juga meminta Negara-negara Anggota PBB untuk “melampaui pernyataan dan mulai mengambil tindakan nyata” untuk menghentikan pasukan militer dan keamanan dari apa yang mereka catat “menyelesaikan apa yang mereka sebut ‘urusan yang belum selesai’ untuk menyingkirkan minoritas Rohingya dari negara bagian Rakhine. ”

Sementara itu, krisis kemanusiaan melintasi perbatasan, di Bangladesh terus memburuk dari hari ke hari.

Kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees -UNHCR), sebagai salah satu badan kemanusiaan PBB yang terlibat dalam tanggap darurat tersebut, melaporkan bahwa meskipun setiap usaha dilakukan oleh orang-orang di lapangan, arus masuk secara besar-besaran orang-orang Rohingya yang mencari keselamatan telah melampaui kapasitas untuk menanganinya, dan situasi pengungsi ini masih belum stabil.

“Banyak dari mereka yang telah tiba baru-baru ini mengalami trauma parah [dan] walaupun telah menemukan tempat berlindung di Bangladesh, mereka masih mengalami banyak kesulitan,” kata Adrian Edwards, juru bicara UNHCR, pada sebuah briefing media di Jenewa (26/9), yang mendesak dilakukannya aksi respon tanggap kemanusiaan internasional di Bangladesh.

UNHCR bersama dengan badan-badan PBB lainnya, termasuk Program Pangan Dunia (World Food Programme -WFP), Dana Anak-anak PBB (UN Children’s Fund -UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization- WHO) juga berada di lapangan dalam upaya membantu para pengungsi Rohingya.

WFP dan UNICEF mendistribusikan makanan dan intervensi nutrisi terapeutik (seperti biskuit berenergi tinggi) dan telah menyiapkan ruang ramah anak. WHO menyediakan persediaan medis kritis untuk lebih dari separuh dari 38 tim medis mobile yang mencakup pemukiman pengungsi dan kamp.

Para ahli hak asasi manusia PBB yang disebutkan di atas termasuk Yanghee Lee, Pelapor Khusus mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar; Agnes Callamard, Pelapor Khusus untuk eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang; Fernand de Varennes, Pelapor Khusus untuk isu-isu minoritas; Leilani Farha, Pelapor Khusus untuk perumahan yang layak; Cecilia Jimenez-Damary, Pelapor Khusus tentang hak-hak pengungsi internal; Mutuma Ruteere, Pelapor Khusus untuk bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi rasial, xenophobia dan intoleransi terkait; dan Ahmed Shaheed, Pelapor Khusus tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Para Pelapor Khusus (Special Rapporteur) dan para ahli independen ini ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa – sebagai forum antar pemerintah tertinggi dalam sistem di PBB. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar