oleh

Patrialis Akbar dituntut Hukuman 12,6 tahun Penjara

PENANEGERI, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tuntutan 12 tahun dan enam bulan pidana penjara kepada bekas hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Patrialis Akbar dianggap terbukti menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman dan asistennya, Ng Fenny, terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.

Jaksa menyatakan perbuatan Patrialis tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Patrialis adalah terdakwa suap judicial review atau uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

“Menyatakan terdakwa Patrialis Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa Lie Putra Setiawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa Patrialis dikenai pidana denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Patrialis juga dituntut membayar biaya pengganti sebesar US$10 ribu dan Rp4,04 juta subsider satu tahun penjara jika tidak mampu mengganti.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8).

Dalam tuntutannya, jaksa menilai Patrialis tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuata terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di pengadian.

Sementara hal-hal yang meringankan adalah Patrialis berlaku sopan selama di persidangan dan masih memilii tanggunan keluarga.

Patrialis dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf c no Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atas tuntutan tersebut, Patrialis mengajukan pledoi atau nota pembelaan dalam persidangan pekan depan.

“Kami tentu akan mengajukan pembelaan yang disampaikan saya secara pribadi dan kuasa hukum,” ucap Patrialis Akbar. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *