oleh

PBB : Berikan Status Kewarganegaraan pada Rohingya dan Hentikan Kekerasan di Rakhine

PENANEGERI, Desk Internasional – PBB serukan penghentian segala jenis kekerasan di Rakhine Myanmar dan juga agar diberikan status kewarganegaraan bagi kaum Rohingya di Myanmar.

Menurut badan kemanusiaan PBB di Cox’s Bazaar, Bangladesh lebih dari 164.000 pengungsi telah menyeberang ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga telah meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan status kebangsaan atau kewarganegaraan kepada kaum Rohingya di negara bagian Rakhine.

PBB juga menyuarakan keprihatinan atas kekerasan yang telah memaksa hampir 164.000 orang untuk melarikan diri ke Bangladesh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa dia “sangat prihatin” mengenai situasi keamanan, kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia di Negara Bagian Rakhine, dengan mengatakan bahwa setiap orang mengetahui sejarah diskriminasi, keputusasaan, dan kemiskinan di negara tersebut yang sudah lama ada.

“Saya telah mengutuk serangan oleh Arakan Rohingya Salvation Army. Namun sekarang kami menerima laporan kekerasan yang terus-menerus oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk serangan tanpa pandang bulu,” katanya kepada wartawan, guna mengungkapkan keprihatinan mengenai situasi keamanan, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Rakhine. “Ini hanya akan meningkatkan radikalisasi lebih lanjut,” tambah Sekjen PBB Gutteres.

Sekjen Guterres mengatakan bahwa dia telah secara resmi menulis ke Dewan Keamanan PBB untuk mengungkapkan keprihatinannya dan untuk mengajukan berbagai langkah untuk mengakhiri kekerasan tersebut, menambahkan bahwa keluhan kaumRohingya – di negara bagian Rakhine – “telah lama menjadi faktor yang tak terbantahkan dalam destabilisasi regional “.

Sekjen PBB Antonio Guteres juga meminta masyarakat internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan untuk mencari solusi holistik, dan mendesak pihak berwenang di Myanmar untuk memberikan keamanan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan akses yang aman untuk menyelamatkan nyawa.

“Pada saat yang sama, tidak mungkin lagi menunda rencana tindakan yang efektif untuk mengatasi akar penyebab krisis,” kata Guterres.

“Ini akan sangat penting untuk memberi kaum Muslim negara Rakhine kebangsaan (kewarganegaraan) atau, setidaknya untuk saat ini, status hukum yang memungkinkan mereka memiliki kehidupan normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan dan layanan kesehatan,” tambah Sekjen PBB Antonio Gutteres, seperti dikutip oleh¬†ndtv.com.

Kekerasan tersebut telah menyebabkan lebih dari 164.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, menurut perkiraan PBB.

Pada hari Selasa (5/9) lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga memperingatkan risiko pembersihan etnis. Untuk itu Sekjen PBB meminta pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan pasukan keamanan negara tersebut untuk mengakhiri kekerasan tersebut. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *