oleh

Pemerintah akan Tertibkan KTP Ganda

PENANEGERI, Nasional – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan akan menertibkan data identitas KTP yang ganda. “Mulai tahun ini, kami tertibkan,” tegas Mendagri Tjahjo dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Clarion, pertengahan Maret 2017 lalu.

Untuk itu akan ditertibkan adanya identitas ganda, Mendagri Tjahjo Kumolo juga telah kembali menegaskan hal ini pada akhir Oktober 2017 lalu.

“Kalau membuat e-KTP bukan kayak beli kacang, bayar langsung dapat. Kita cek dulu, karena masih ada satu juta warga yang datanya masih ganda,” ujar Tjahjo di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu, 22 Oktober 2017 lalu.

Ia pun menjeleskan banyaknya masyarakat yang tak memperbarui identitas sehingga pembuatan e-KTP memakan waktu lama.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempermudah perekaman e-KTP, seperti Kementerian Dalam Negeri membuka layanan perekaman e-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Perekaman itu disambut antusias ribuan masyarakat untuk membuat e-KTP. Tjahjo pun mengatakan nantinya akan membuka stan di pusat-pusat keramaian untuk layanan perekaman data. “Nanti kita buka di mal-mal dan tempat yang ramai pengunjungnya,” ujarnya.

Perekaman e-KTP pada sejumlah event tersebut menggunakan blanko e-KTP dari pusat. Bagi orang yang mau melakukan perekaman e-KTP, syaratnya sederhana. “Minimal dia bisa menunjukkan surat domisili,” kata Mendagri Tjahjo. Ia tak menyangka layanan e-KTP di TMII bakal antre.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun meminta agar pemerintah daerah proaktif dalam memantau ketersediaan blanko. Jika blanko habis, kata dia, pemerintah daerah bisa meminta ke pemerintah pusat.

“Hanya, kalau memang lama karena masih ada satu juta yang punya KTP ganda. Jangan sampai kita kasih e-KTP disalahgunakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya menemukan 1,6 juta nomor induk kependudukan (NIK) ganda dalam pencatatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

“Hal ini dimungkinkan (karena pemilik e-KTP) pindah alamat dan tidak melapor sehingga punya dua KTP, atau meninggal tapi tidak dilaporkan ahli warisnya,” ungkapnya saat ditemui di seminar nasional di ruang Prof Ir Soemarman Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu (30/9) lalu.

Dikatakannya, seharusnya, pemilik NIK atau ahli waris yang proaktif melaporkan. Terkait kondisi ini, pihaknya segera menertibkan kepemilikan NIK ganda.

Dari data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki NIK berkisar 261 juta orang.

“Kami akan teliti satu per satu. Identitas yang tidak dapat ditipu, satu di antaranya adalah nama ibu kandung. Saya yakin, pemilik (NIK) lebih dari satu pasti palsu,” ujarnya.

Terkait ketersediaan blangko e-KTP, mendagri menyatakan pemerintah siap mendistribusikan kekurangan.

Tjahjo mengakui, kekurangan blangko e-KTP tak bisa langsung dipenuhi. Pihaknya secara bertahap mengirim blangko setelah proses pengadaan berlangsung.

Menurutnya diharapkan e-KTP ditargetkan selesai tahun 2018 depan untuk Pilkada Serentak. Ada sekurangnya juta warga yang memiliki data kependudukan ganda.

“Penduduk ini KTP-nya tidak akan jadi sebelum yang bersangkutan melaporkan ke Dukcapil untuk memilih tinggal di alamat mana. Kami tak bisa menghapus tanpa permohonan penduduk tersebut,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain masalah data ganda, Zudan mengklaim tak ada hambatan lain dalam pengadaan e-KTP. Stok blangko untuk kartu identitas kependudukan itu disebut tercukupi untuk pemakaian hingga 2018.

Saat ini Dirjen Dukcapil memiliki total 9,4 juta keping blangko yang telah didistribusikan ke setiap daerah. Blangko itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP warga.

Tiga foto e-KTP dengan wajah sama namun identitas berbeda

Sedangkan terkait beberapa waktu lalu beredarnya foto tiga e-KTP warga Jakarta dengan nama berbeda namun memuat foto diri orang yang sama atau mirip,  hal itu adalah hoax (info palsu) belaka.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI memberikan penjelasan bahwa hal tersebut adalah tidak benar alias hoax.

“Kacaulah itu. Hoax banget itu,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov DKI Edison Sianturi seperti dilansir situs detikcom, Minggu (5/2/2017).

Saat gambar itu pertama kali bikin heboh, koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum langsung dilakukan. Penelusuran data penduduk DKI dijalankan untuk menelusuri kebenaran nama dan data yang tercantum di gambar KTP itu.

Setelah dicek ke database saya di provinsi juga cek ke data nasional, kesimpulannya, nama dan identitas orang di KTP itu memang benar ada.

Namun, foto pemilik KTP itu diganti dengan foto orang lain. Maka jadilah berita hoax itu.

“Itu KTP orang ditimpa dengan foto orang lain. Wajahnya bukan wajah pemilik asli KTP itu. Entah itu wajah siapa, saya tidak tahu,” kata Edison.

Hoax itu muncul di tengah suasana Pilgub DKI 2017 lalu. Edison memastikan nama orang yang tercantum di KTP itu sudah masuk ke daftar pemilih tetap (DPT).

Meski demikian, Edison belum memastikan apakah pihaknya akan melaporkan penyebar berita hoax itu ke polisi. Dia juga akan berkoordinasi dulu dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *