oleh

Pemko Langsa Gelar Sosialisasi Perjanjian APIP dengan APH

-Aceh-56 views

PENANEGERI, Langsa – Pemerintah Kota Langsa, Kejaksaan Negeri Langsa, dan Polres Langsa, menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi perjanjian Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Jumat (13/7) di ruang rapat Wakil Walikota Langsa.

Perjanjian kerjasama APIP dengan APH ini, meliputi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Langsa.

Sosialisasi itu dihadiri oleh Wakil Walikota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid, MM, Wakapolres Langsa, Kompol Surya Darma, dan Kasipidsus Kejari Langsa, Mohammad Fahmi SH MH.

Dalam sosialisasi itu Wakil Walikota Langsa mengatakan, penandatangan kerjasama ini menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ, Nomor KEP- 694/A/JA/11/2017 dan Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017, tentang koordinasi APIP dengan APIP dengan APH terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 disebutkan, pertama Pemerintah Kota Langsa adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Langsa.

Baca Juga  Pemko Langsa Launching Buku UMARA

Kedua, Kejaksaan Negeri Langsa adalah lembaga pemerintahan yang melaksarnakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Langsa.

Ketiga, Kepolisian Resor Langsa adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kota Langsa.

Keempat, aparat penegak hukum atau sisingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Langsa dan Kepolisian Resor Langsa beserta jajarannya.

Kelima, Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Langsa. Ke enam, Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, dan lainnya.

Pada Bab II maksud dan tujuan Pasal 2 disebutkan, maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga  Polres Langsa Buru OTK Pembobol Kantor Pusat PTPN I Langsa

Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama diantara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Komentar

Berita Terbaru