oleh

Pencanangan WBK di Kejari Langsa Jangan Hanya Lips Service

-Aceh-77 views

PENANEGERI, Langsa – Pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kejaksaan Negeri Langsa jangan hanya sekedar lips service saja, tappi benar-benar diwujudkan dengan kerja nyata.

“Saya menyadari ini bukanlah perjuangan yang mudah tapi membutuhkan semangat perubahan yang menyala-nyala, loyalitas, integritas dan kapabilitas setiap insan adhiyaksa dan semua stakholder yang menyertainya,” sebut Kajari Langsa, Ikhwan Nul Hakim, SH, pada acara Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kejaksaan Negeri Langsa, Rabu (4/3).

Disebutkannya, untuk mewujudkan WBK tersebut, ada enam perubahan yang harus secara mendasar dilakukan yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lanjutnya, zona integritas dalam komitmen yang akhir-akhir ini dilakukan pencanangannya oleh instansi-instnasi pemerintah adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya yang berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi yaituk akan memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan WBK.

“Hal ini sesuai dengan harapan sebagai tersurat dalam Perpres Nomor: 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permen PAN ) Nomor : 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan ) Nomor: 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan instansi pemerintah,” jelas Kajari.

Sementara itu, Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE menyampaikan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi kejaksaan yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk Institusi Kejaksaan yang modern, akan tetapi sudah menjadi keharusan yang utamanya adalah untuk dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di dalam penegakan supremasi hukum.

Tanpa komitmen dan keinginan yang kuat untuk mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, keadilan yang menjadi dambaan publik kita saat ini akan sulit untuk dicapai. Penerapan zona bebas korupsi ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra kejaksaan, dengan mengamalkan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi kejaksaan secara sungguh-sungguh dan konsekwen tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur kejaksaan yang handal dan profesional dalam menegakan supremasi hukum.

“Dengan pencananangan zona integritas ini, diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Sehingga, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat dapat terealisasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan launching Jaksa Antar Tilang (Jakat). Program ini dilakukan karena selama ini banyaknya tunggakan pembayaran perkara denda tilang, maka untuk meminimalisir tunggakan tersebut dibuat program itu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *