oleh

Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII) Mengecam Pembatasan Beribadah terhadap Etnis Uighur

PENANEGERI, Jakarta – Berikut Pernyataan Sikap dari Pengurus Pusat KB PII
Tentang Penindasan Muslim Uighur Oleh Pemerintah China.

Pernyataan ini secara tertulis dibacakan oleh Nasrullah Larada, S.IP., M.Si. selaku
Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), kepada redaksi PenaNegeri hari Jumat (27/12) :

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat Iman dan Islam yang diberikan kepada kita, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia masih bisa menjalankan ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tenang, aman dan damai.

Mencermati perkembangan informasi terkini yang terjadi di Negara Tiongkok, berupa tragedi kemanusiaan, tindakan persekusi dan perampasan kebebasan beragama, serta pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur, etnis minoritas Muslim yang mendiami Provinsi Xinjiang, maka dengan ini Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII) menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk dengan sangat keras segala bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) khususnya dugaan pembersihan identitas etnis Muslim Uighur serta pembatasan beribadah terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, karena telah melanggar hak sipil dan politik warga Uighur sebagaimana tercantum dalam Piagam HAM PBB.

2. Mendesak Pemerintah Tiongkok untuk segera membuka informasi seluas-luasnya tentang kebijakan dan tindakan semena-mena pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, yang membuat warga etnis Muslim Uighur menderita dan ketakutan luar biasa dalam menjalankan agamanya.

3. Mengajak Lembaga-lembaga Internasional yang peduli terhadap kondisi kemanusiaan di Uighur untuk bersama-sama menekan pemerintah Tiongkok untuk menghentikan tindakan anarkis terhadap etnis Muslim Uighur.

4. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk peduli dan responsive serta sangat serius untuk menjalankan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu… “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sehingga Pemerintah Indonesia harus bertindak dan menyerukan dengan lantang penghentian pelanggaran HAM terhadap etnis muslim Uighur oleh Pemerintah Tiongkok.

5. Menyerukan kepada seluruh Keluarga Besar PII agar tetap konsisten menyuarakan sikap atas terjadinya masalah HAM yang terjadi di manapun, khususnya pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, dengan bijaksana dan sesuai dengan kebijakan lembaga dan aturan organisasi.

6. Menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersatu dan berjamaah untuk menyuarakan aspirasi ini secara luas dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta mengedepankan akhlaqul karimah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya kepada bangsa Indonesia, memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia dan seluruh umat Islam di seluruh dunia.

Jakarta, 30 Rabiul Akhir 1441 H / 27 Desember 2019 M

PENGURUS PUSAT
KELUARGA BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA (KB PII)

Nasrullah Larada, S.IP., M.Si.
Ketua Umum.

(rilis/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *