oleh

Penunjukan Caretaker Ketua Umum Kadin Langsa Langgar Ketentuan 

-Aceh-27 views

PENANEGERI, Langsa – Penunjukan Caretaker Ketua Umum Kadin Kota Langsa, Abdul Hadi Abidin dan membekukan Ketum Kadin Langsa, oleh Kadin Provinsi Aceh jelas melanggar ketentuan dalam AD/ART.

“Keputusan itu keliru dan tidak sah, karena telah melanggar AD/ART,” sebut Ketua Umum Kadin Kota Langsa periode 2017-2022, H Deddy Azwarsyah, SE, Rabu (19/6).

Dijelaskan Deddy, paling tidak careteker yang dibentuk harus mengetahui tugas dan fungsi carateker sesuai dengan SK Pengurus Kadin Aceh. Salah satu tugas Careteker Ketum Kadin Aceh melaksanakan Musprov Kadin Aceh tidak boleh ada pembubaran kepengurusan kadin kabupaten/kota sebagaimana dilakukan terhadap dirinya dan Kadin Aceh Timur atas nama T Oktaranda SH MH .

Lalu, sebagai Ketum Kadin Kota Langsa terpilih hingga saat ini, dirinya tidak ada menerima undangan untuk pembukaan acara Musprov Kadin Aceh.

“Tetapi saya dan T Oktaranda akan tetap hadir pada Musprov tersebut nantinya, sesuai dengan ketentuan AD/ART. Karena kami pengurus sah yang masih memegang Musda hasil Musda Kadin Langsa dan Aceh Timur yang sah,” tegasnya.

Baca Juga  Hendak Amankan Orang Gila, Geuchik dan Warganya Kritis Kena Bacok

“Jika bukan merujuk kepada AD/ART, Dedy bertanya aturan mana lagi yang harus diikuti. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengkerdilkan organisasi ini dengan tidak menjunjung tinggi ketentuan yang terkandung dalam AD/RT organisasi kadin,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Hukum, Etika Bisnis, Perizinan Usaha Kadin Kota Langsa, H Hasan Basri SH MH, mengaku sungguh terkejut karena secara tiba-tiba Kadin Provinsi Aceh membekukan Organisasi Kadin Kota Langsa. Termasuk mengcaretaker Ketum Kadin Kota Langsa, H Deddy Azwarsyah SE, dengan mengeluarkan surat keputusan caretaker, Abdul Hadi Abidin sebagai Ketua Umum Kadin Kota Langsa, sesuai surat Kadin AcehNomor : Skep/014/kdn-aceh / VI/2019 tgl 11-6-2019).

Hasan Basri menilai keputusan tersebut cacat hukum, dan sebaliknya patut diduga ada apa dengan tiba-tiba diterbitkan secara mendadak surat keputusan Kadin Aceh tersebut menjelang Musprov Kadin Provinsi Aceh.

Sambung Hasan, dengan alasan atau dengan menimbang poin salah satu bunyi dalam SK tersebut, bahwa Musda Kadin Kota Langsa tangga 27 Oktober 2017 yang dilaksanakan di Hotel Kartika Kota Langsa yang sudah berjalan dua tahun ini tidak sah. Menurut dirinya selaku anggota kadin yang ikut dalam kegiatan Muskot menilai kegiatan tersebut berjalan lancar dan  sesuai dengan ketentuan bahkan dihadiri unsur Pengurus Kadin Provinsi Aceh.

Baca Juga  Ini Catatan Kritis MaTA berdasarkan Analisa Kasus Korupsi Kemenag

Selain itu, semua laporan hasil Muskot sudah dilaporkan ke Kadin Provinsi dan  sepengetahuan kami Kadin Provinsi Aceh sudah meneruskan Hasil Muskot ke Kadin Pusat saat itu, sehingga terbitlah SK pengurus Kadin Kota Langsa.

“Jikapun Caretaker Ketua kadin Aceh mau membekukan Kadin Kota Langsa dan menetapkan Carateker Ketua Umum serta pengurus periode 2017-2022 maka harus melalui proses mekanisme yang sesuai dengan AD/ART, bukan sebaliknya semena-mena mengambil keputusan.

Atas keputusan itu, maka dirinya menduga ada Calon Ketum Kadin aceh dalam yang bermasalah dengan masa KTA. Jika benar maka Musprov akan berjalan alot dan bisa batal sebagaimana termaktub dalam ART  BAB X  pasal 34 (1).b, yang berbunyi, setiap calon Ketum Kadin Provinsi yang merangkap Ketua Formatur pada dasar nya sekurang kurang salam tiga tahun berturut turut sampai tahun berjalan perusahaan nya harus terdaftar menjadi anggota kadin yang dibuktikan dengan  kepemilikan KTA – B Kadin dan berpemgalaman dalam kepengurusan kadin atau asosiasi/ himpunan,” tutup Hasan Basri.

Komentar

Berita Terbaru