oleh

Peringatan Hari Internasional : “International Day to End Impunity for Crimes against Journalists 2017”

PENANEGERI, Desk Internasional – Keadilan harus ditegakkan untuk kasus pembunuhan terhadap wartawan. Ketidakadilan terhadap wartawan merupakan kerugian bagi masyarakat.

Hal ini dinyatakan oleh Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO), atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, dalam pesannya memperingati hari “International Day to End Impunity for Crimes against Journalists 2017”, Kamis (2/11).

Peringatan “Hari Internasional Untuk Mengakhiri Impunitas bagi Kejahatan Terhadap Jurnalis 2017” ini memang diperingati di seluruh Dunia oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) setiap tanggal 2 November.

Impunity dalam bahasa Inggris artinya : exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action. Dalam bahasa Indonesia Impunitas artinya : pembebasan dari hukuman atau kebebasan dari konsekuensi tindakan yang merugikan.

Dalam terminologi Hak Asasi Manusia, Impunitas berarti : Impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Biasanya ini terjadi dari penolakan atau kegagalan sebuah pemerintah untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku. Impunitas dapat juga berupa pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah. Tindakan seperti ini juga merupakan penghinaan dan tidak disetujui dalam hukum internasional hak asasi manusia

Menurut UNESCO, wartawan melakukan fungsi penting dalam meneruskan kebebasan fundamental dan memperkuat kekuatan masyarakat

Menandai Hari Internasional “International Day to End Impunity for Crimes against Journalists 2017”, UNESCO menyatakan pentingnya aspek keadilan.

“Keadilan adalah landasan masyarakat bebas. Ini menghalangi mereka yang mengancam kebebasan berekspresi dan mempercayai orang-orang yang membelanya,” tegas Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova.

Tanggal peringatan tersebut dipilih dalam rangka memperingati pembunuhan dua wartawan Prancis di Mali pada 2 November 2013.

“Inilah mengapa ketidakadilan terhadap wartawan, sangat mahal (kerugiannya) bagi semua masyarakat,” tambahnya.

Dari tahun 2006 sampai 2016, di seluruh Dunia setidaknya 930 wartawan terbunuh. Pada tahun 2016 saja, sekitar 102 wartawan terbunuh dalam tugas. Mengkhawatirkan, lebih dari sembilan dari 10 kasus, pelaku tidak pernah dibawa ke pengadilan.

“Kita harus memastikan keadilan ditegakkan pada setiap kasus jurnalis yang terbunuh,” katanya.

Wartawan harus dilindungi melalui tindakan bersama oleh Pemerintah, didukung oleh PBB, bekerja dengan semua aktor terkait, dari organisasi regional internasional, pengadilan dan media hingga perusahaan swasta, akademisi dan masyarakat sipil.

Kemitraan untuk tindakan ini diwujudkan dalam Konsultasi Multi-Pemangku Kepentingan (Multi-Stakeholder Consultation) UNESCO yang baru-baru ini, yang diadakan di Jenewa untuk memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi PBB mengenai Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa ketika wartawan menjadi sasaran, masyarakat secara keseluruhan juga menanggung kerugiannya.

Karena jenis berita yang biasanya dibungkam seperti korupsi, konflik kepentingan dan perdagangan ilegal adalah jenis informasi yang perlu diketahui publik.

Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia telah mengecam serangan terhadap wartawan dan meminta keamanan bagi para wartawan yang bertugas.

Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mendukung Rencana Aksi untuk Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas.

“Kami berkomitmen untuk membantu menciptakan lingkungan baik bagi jurnalis yang perlu melakukan pekerjaan vital mereka,” kata Guterres, yang mengumumkan bahwa dia memobilisasi jaringan focal point dari seluruh sistem PBB untuk mengusulkan langkah-langkah spesifik untuk mengintensifkan upaya Organisasi untuk meningkatkan keamanan wartawan dan para pekerja media.

Pada hari Rabu (1/11) di Jenewa, dua pakar PBB memperingatkan bahwa dunia menyaksikan sebuah “serangan spiral” pada wartawan, didorong oleh pidato kebencian bahkan dari politisi senior.

Berbicara pada malam Hari Internasional, Pelapor Khusus (Special Rapporteurs) tentang eksekusi sewenang-wenang, ringkasan dan di luar hukum, Agnes Callamard, dan tentang kebebasan berekspresi, David Kaye, mengatakan bahwa ketika pihak berwenang gagal menindaklanjuti serangan terhadap jurnalis tersebut dengan investigasi independen dan tidak memihak.

Serangan terhadap wartawan harus dihentikan, begitu jugat indakan memusuhi wartawan terhadap pelaporan dan media khusus dan reporter, oleh para pemimpin politik di tingkat tertinggi. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *