oleh

Perundingan Pemerintah dan Freeport Diperpanjang Hingga Tiga Bulan

PENANEGERI, Jakarta – Pemerintah Indonesia memutuskan memperpanjang masa perundingan dengan PT Freeport Indonesia maksimal selama 3 bulan ke depan.

“Pemerintah akan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus sementara PT Freeport Indonesia yang habis hari ini, maksimal selama 3 bulan,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin, (9/10).

Perundingan pemerintah dengan Freeport Indonesia telah berjalan selama 8 bulan, terhitung sejak 10 Februari hingga 10 Oktober 2017, dan berakhir pada hari ini, Senin, (9/10).

Namun, perundingan itu belum menghasilkan seluruh kesepakatan sehingga pemerintah memperpanjang status izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara untuk Freeport Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan negosiasi dengan Freeport ditambah hingga Januari 2018. Dengan begitu, status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara juga diperpanjang dengan masa yang sama. “Jadi ini akan diperpanjang tiga bulan untuk bisa menyelesaikan (negosiasi),” kata dia dalam rapat kerja Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM di DPR Jakarta, Senin (9/10).

Selama tiga bulan ke depan itu pemerintah akan membahas beberapa isu yang masih belum selesai, diantaranya mengenai harga dan tahapan divestasi 51% saham. Harapannya dengan tambahan tiga bulan bisa selesai.

Meski masih bernegosiasi, menurut Jonan, nilai 51% saham Freeport adalah US$ 4 miliar. Ini mengacu pada harga saham perusahaan induk yakni Freeport McMoran yang bertengger di level US$ 20,47 miliar pekan lalu.

Namun dari angka US$ 20,47 miliar itu, kontribusi Freeport Indonesia terhadap Freeport McMoRan saat ini sebesar 40%. Jadi nilai 100% saham Freeport Indonesia sebesar US$ 8 miliar. “Kalau misalnya Freeport itu menilai 100% sahamnya itu US$ 20 miliar atau US$ 16 miliar saya kira terlalu tinggi,” kata dia.

Selama masa perundingan, Freeport menyandang IUPK sementara. Jika Freeport tidak sepakat dengan hasil perundingan, perusahaan itu diperbolehkan untuk kembali ke kontrak karya. Sebaliknya, Freeport harus mengikuti beberapa persyaratan yang diminta pemerintah Indonesia untuk mendapatkan status IUPK, seperti pembangunan smelter, divestasi saham minimal 51 persen, perubahan fiskal seperti perpajakan, dan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan kontrak.

Menteri ESDM Jonan menambahkan, perpanjangan kontrak Freeport Indonesia bisa dilakukan 2×10 tahun sejak 2021 mendatang hingga 2041. Akan tetapi, Freeport Indonesia berkomitmen untuk membuat fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter 5 tahun ke depan sejak IUPK disepakati di 2017.

“Maksimum 2 x 10 jika itu divestasinya jalan, kalau enggak jalan ya enggak setuju mungkin selesai 2021 ini supaya clear di sini. Kedua, bikin smelter. Ketiga, penerimaan negara lebih besar,” kata Jonan. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *