oleh

PK KNPI Kecamatan Merasa Dianaktirikan, Ini Klarifikasi Hidayat

-Aceh-287 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) di wilayah bagian timur Kabupaten Aceh Utara merasa dianaktirikan oleh KNPI kabupaten.

Hal itu disampaikan para PK KNPI kecamatan dalam sebuah rilis yang diterima Penanegeri.com, Selasa (25/12). Dalam rilis yang mengatasnamakan PK KNPI dari 8 kecamatan itu memaparkan 9 poin keluhan.

Terkait hal itu, Ketua KNPI Kabupaten Aceh Utara, Hidayat mengklarifikasi keluhan PK KNPI tersebut. Dijelaskannya, ia selaku ketua kabupaten telah berupaya merangkul PK di semua kecamatan dan berhak mengayominya.

“Terkait masalah yang seperti itu, keinginan saya sebenarnya adalah semua pengurus bersatu untuk maju. Ketika kita tidak mempersiapkan lahir dan batin (untuk KNPI ini), apa yang terjadi. Kemudian, di acara pleno selalu saya undang,” terangnya.

Hidayat mengaku sangat menyayangkan hal itu terjadi. Ia berada di KNPI ini bukan mencari pencitraan tetapi ingin berbuat meskipun saat ini di KNPI sangat minim anggaran di tahun 2018, sedangkan transparansi yang dilaksanakan sangat jelas.

“Pada diri saya ada keinginan untuk merangkul. Rasa dendam, benci dan sebagainya tidak ada pada saya. Seperti di Lhoksukon banyak peran-peran penting kita lakukan, kita buat buka puasa bersama, kita buat safari Ramadhan. Kemudian kalau ada hari adat, kita panggil, lalu apa yang kurang,” jelasnya.

Hidayat berharap memasuki tahun 2019 mendatang KNPI harus semakin eksis. Tidak ada lagi kegiatan talk show, audiensi dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Hidayat mengatakan dalam hal ini pun ia siap duduk kapan saja untuk mencapai kesepakatan bersama demi kemajuan KNPI ke depan.

Berikut 9 pernyataan terbuka dari PK KNPI kecamatan terhadap KNPI Kabupaten Aceh Utara :

1. Menurut Informasi, 65 persen para PK se Aceh Utara telah di-SK-kan dalam kepengurusan DPD II. Sementara dalam SK di tingkat PK masih aktif dan berjalan dipastikan tidak ada resufle SK-PK, sehingga sampai hari ini banyak pengurus memiliki SK ganda.

2. DPD II dinilai tidak mampu membangun komunikasi dengan para PK khususnya wilayah timur dan bahkan diduga sengaja ditutupi akses informasi. Sebagai contoh seperti undangan rapat pleno, Minggu 23 Desember 2018 (terlampir). Kemudian undangan tidak resmi karena hanya ditandatangani oleh ketua saja.

3. Konflik kepentingan di tubuh DPD II telah memecah belah konsolidasi para pemuda yang tergabung dalam PK, OKP dan yang lainnya. Hal ini ditandai dengan mundurnya sekretaris jendral tanpa ada pemberitahuan dan informasi resmi dari DPD II dan apa penyebabnya mundurnya sekretaris DPD itu.

4. Para PK Wilayah Timur mengkehendaki adanya responsif yang humanis dari DPD II khususnya ketua umum terpilih sebagai penggerak lokomotif pemuda Aceh Utara.

5. Banyak hal dan persoalan terjadi di kalangan pemuda dan lagi banyak momen-momen besar yang tidak mampu diakomodir oleh DPD II.

6. Sejatinya KNPI sebagai mitra pemerintah. Namun dalam hal ini KNPI dinilai gagal dalam mengadvokasi aspirasi pemuda terkait seminar disparpora yang terkesan dipermaikan pesertanya.

7. DPD II dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan sengketa hak status kantor/sekretariat dengan pihak lain yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

8. Transparansi anggaran yang belum kooperatif sehingga para PK merasa tidak pernah merasa dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan dana APBK.

9. Secara defacto juru bicara atau humas adalah mempunyai tupoksinya sendiri dalam menanggapi berbagai issu, kegiatan dan porgram kerja DPD II, begitu juga dengan tupoksi dan kewenangan sebagai bendahara Umum. Namun yang terjadi selama ini pengurus DPD II ada yang rangkap kerja, ini pendidikan yang orientasi organisasinya tidak sehat.

Dto : Ketua PK Lhoksukon, Ketua PK KNPI Cot Girek, Ketua PK KNPI Matang Kuli, Ketua PK KNPI Baktiya, Ketua PK KNPI Baktiya Barat, Ketua PK KNPI Seunuddon, Ketua PK KNPI Tanah Jambo Aye dan Ketua PK KNPI Langkahan.

Komentar

Berita Terbaru