oleh

Plt Bupati Bireuen : PNS Berada di Warkop Dikenakan Sanksi 

PENANEGERI, Bireuen – Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan surat edaran serta sistem kerja pegawai di Pemkab setempat.

Surat edaran yang ditandangani Plt Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH, MSi  itu juga ditegaskan, setiap PNS atau tenaga kontrak dalam lingkungan Pemkab Bireuen dilarang berada di warung kopi/kafe, baik pada hari kerja maupun saat hari libur.

Dalam ederan itu disebutkan selama berlakunya surat edaran tersebut, maka pengawasan bagi pelanggaran  ersebut akan dilakukan oleh Satpol PP dan WH Bireuen serta tim lainnya.

“Bagi setiap PNS atau tenaga kontrak di Bireuen yang ikut melanggar, maka akan tetap dikenakan sanksi tegas,” sebutnya.

Sanksi itu antara lain, PNS dikenakan sanksi pemotongan TPK 100 persen, sedangkan tenaga kontrak sendiri dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan.

Disamping itu, edaran tersebut juga tertulis sejumlah kebijakan lain, diantaranya mengatur penyesuaian sistem kerja pegawai sebagai langkah pencegahan virus corona.

Bagi pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemkab Bireuen tetap masuk kantor seperti biasa. Lalu pejabat pengawas eselon IV, pejabat fungsional, PNS pelaksana (staf) tenaga kontrak, melaksanakan tugas di kantor, sesuai piket yang diatur pimpinan unit kerja masing-masing.

Baca Juga  Ratusan Buruh di Aceh Tuntut Kenaikan Gaji

Namun, bagi pegawai yang berusia 50 tahun ke atas, pegawai dalam kondisi hamil tidak termasuk dalam pemberlakukan piket. Lalu PNS atau tenaga kontrak yang memiliki  riwayat perjalanan luar negeri dan daerah terjangkit covid-19 menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Untuk pembagian jadwal piket mulai berlaku Selasa 24 Maret 2020 hingga batas waktu berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Plt Bupati Bireuen dalam edaran tersebut juga menambahkan, khusus SKPK yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan atau berhubungan dengan penanggulangan Covid-19 agar diatur oleh kepala SKPK unit kerjanya masing-masing.

SKPK yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat luas atau berhubungan dengan penangggulangan wabah virus corona, yakni  Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, RSUD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Begitu juga Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Syariat Islam, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan Dinas Pendidikan Dayah.

Kemudian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Bappeda, Satpol PP dan sejumlah SKPK lainnya yang dibutuhkan.

Baca Juga  Warga Makmur Bireuen Batalkan Acara Pesta Perkawinan

“Terhadap PNS dan tenaga kontrak yang sedang tidak menjalani piket di kantor, wajib tetap berada di rumah dan tidak berada di warung kopi,” demikian tulisan dalam surat edaran itu.

Komentar

Berita Terbaru