oleh

Polemik Dana Desa : Geuchik dan Tuha Peut Rusep Ara Jangka Bireuen Resmi Diberhentikan

PENANEGERI, Bireuen – Akibat tidak ditemukan kata sepakat, penyelesaikan konflik terkait APBG Tahun Anggaran 2019 di Desa Rusep Ara, Kecamatan Jangka, Bireuen tidak dapat disahkan, pemerintah setempat resmi diberhentikannya Tuha Peut dan Geuchik setempat.

Kedua perangkat desa itu diberhentikan melalui Surat Keputusan Bupati Bireuen yang ditetapkan akhir Januari 2020 ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Bireuen, Bob Mizwar S.STP, M.Si kepada Penanegeri.com, Kamis (30/1) menjelaskan, pemberhentian Tuha Peut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 147/24 Tahun 2020.

“Kalau Geuchik sendiri diberhentikan sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/23 Tahun 2020,” katanya.

Diterangkan Bob Mizwar, pemberhentian ini dilakukan mengingat Joni, SE selaku Keuchik  Ruseb Ara, Jangka tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai keuchik. Diantaranya, tidak menyerahkan LKPPG kepada Tuha Peut.

“Disamping itu Keuchik Rusep Ara sendiri belakangan ini ikut memberhentikan perangkat gampong lainnya dengan sekehendaknya hatinya, tanpa mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang pemerintahan desa,” ungkapnya.

Baca Juga  Pamerkan Kerajinan dan Kuliner, Dekranasda Langsa Raih Juara

Selama preoses masalah yang terjadi di Desa Rusap Ara, sambung Bob Mizar adanya praduga penyelewengan dana gampong oleh keuchi. Sementara pelaksanaan kegiatan pembangunan di gampong tersebut tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2018.

Dibagian lain, kata Bob Mizwar pemberhentian Keuchik Ruseb Ara juga lambatnya penyelesaian hasil tindak lanjut temuan Inspektorat Pemkab Bireuen sehingga menyebabkan kemarahan masyarakat kepada keuchik.

Selanjutnya, Keuchik dan Tuha Peut sendiri tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan APBG Tahun Anggaran 2019 tidak dapat disahkan dengan sempurna.

Buntut dari persoalan ini, tegas Bob Mizwar hak-hak masyarakat Rusep Ara agar memperoleh dana pembangunan serta terhadap pemberdayaan di desa tersebut tidak terpenuhi sepanjang tahun 2019.

“Makanya keduanya diberhentikan dengan hormat, sesuai dengan Qanun Nomor 4 tahun 2009, dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018,” tandas Bob Mizwar dengan tegas.

Komentar

Berita Terbaru