oleh

Presiden Diminta Cabut Remisi Pelaku Pembunuh Wartawan

-Aceh-28 views

PENANEGERI, Lhokseumawe – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo diminta untuk mencabut remisi pelaku pembunuh wartawan. Dimana, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 29 Tahun 2018, tentang Pemberian Resmisi perubahan dari Pidana Seumur Hidup menjadi Pidana sementara tertanggal 7 Desember 2018 terhadap Susrama, yang merupakan pelaku pembunuhan salah satu wartawan di Bali.

Permintaan tersebut disampaikan puluhan wartawan Lhokseumawe dan Aceh Utara yang tergabung dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lhokseumawe dan Persatuan Wartawan Aceh (PWA) Aceh Utara – Lhokseumawe, serta dibantu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, dalam aksi damai yang digelar, Sabtu (26/1) di Depan Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe.

“Kami wartawan dan masyarakat Indonesia merasa tersakiti dan mendesak Presiden Jokowi untuk merevisi atau mencabut kembali nama terpidana pembunuh jurnalis tersebut dari daftar remisi/grasi, keputusan ini jelas membungkam kebebasan pers,” kecam Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, Agustiar Ismail.

Baca Juga  Direktur PT Takabeya : Kehadiran Batching Plant di Bireuen Tampung Tenaga Kerja

Ditegakkannya, pengungkapan kasus pembunuhan wartawan di Bali tahun 2010 itu menjadi penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Karena, sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis diungkap secara tuntas disejumlah daerah di Indonesia, apalagi sampai dihukum berat.

Sebab itu, katanya, vonis seumur hidup bagi Susrama di Pengadlan Negeri Denpasar menjadi angin segar bagi kemerdekaan pers dan penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang masih banyak belum terungkap.

“Kami tidak menolak adanya remisi, baik itu khusus atau umum. Karena itu hak dari warga binaan, tapi kami pempertanyakan atas dasar apa remisi itu diberikan oleh Presiden kepada Susrama. Seharusnya Presiden lebih selektif, karena kejahatan terhadap pers itu bukanlah kejahatan biasa. Sebab berimplikasi kepada terwujudnya kebesaran pers Indonesia,” tutup Agus.

Komentar

Berita Terbaru