oleh

Proses Referendum yang Telah Terjadi di Tanah Papua

Opini Oleh : Jhon All Noroutouw

PENANEGERI, Opini – Sejarah Kemerdekaan Indonesia adalah sejarah perjuangan rakyat yang panjang selama 350 tahun lebih melawan kolonialisme, hal yang mana membedahkan Indonesia dan negara-negara lain di dunia yang memperoleh kemerdekaan dengan tanpa perlawanan atau menerima di atas piring, Indonesia sudah menjadi negara demokrasi yang diakui masyarakat internasional dan bahkan berulangkali terpilih menjadi anggota komisi Hak asasi manusia dan berpatisipasi sebagai anggota aktif dalam berbagai internasional seperti APEC.G20, ASEAN, PIF.

Tetapi NKRI terus diganjal terus dari berbagai peristiwa bersejarah di Tanah Papua yang terus dianggap tidak sah oleh masyarakat Papua yaitu pelaksanaan Penentuan pendapat rakyat atau Pepera tahun 1969 yang dikenal dengan Nama Act Of Free Choice, tetapi oleh kerena keabsahannya selalu dipertanyakan, maka disebut Act Of No Choice.

Hal ini perlu dicermati dengan seksama agar tidak menimbulkan prasangka atau pandangan negatif yang mengakibatkan pertentangan pendapat diantara masyarakat Papua sendiri atau dengan pemerintah Indonesia, bahwa kelompok yang Pro kemerdekaan Papua secara terus menerus mengkampanyekan untuk dilaksanakan referendum di tanah Papua, apa yang disebut referendum ?,

Referendum tidak bisa dipisahkan dari arti pernyataan hak demokrasi oleh sebuah kelompok masyarakat di wilayah tertentu untuk sebuah tujuan Politik yang hendak digunakan melalui sebuah proses menyampaikan pendapat melalui kartu suara.

Dalam artian yang sesungguhnya jika dicermati maka referendum sama saja dengan pemberian suara oleh para pemilih melalui bilik suara di tempat pemilihan suara atau TPS.

Namun demikian kata referendum mengandung arti sarat politik, apalagi hal seperti yang diperjuangkan oleh kelompok Pro kemerdekaan di Papua kerena status Papua yang terus dipersoalkan kerena Pepera yang dianggap gagal itu, sebaiknya kita perlu diketahui dan mengerti bahwa isi pasal-pasal tentang hak penentuan pendapat rakyat di Papua yang ditetapkan dalam perjanjian New York 1963 adalah mengenai proses pemberian suara secara langsung yaitu satu orang satu suara atau dikenal dengan istilah one man one Vote, namun demikian oleh kerena kondisi wilayah tanah Papua yang sulit Dijangkau, maka pasal-pasal itu telah direvisi melalui sebuah proses negosiasi antara UNTEA dan Pemerintah Indonesia atas permintaan Indonesia, hal tersebut mendapat kesepakatan bersama bahwa Pepera akan diadakan dengan memakai sistem pemberian suara melalui perwakilan, maka terpilihlah 1026 orang tua-tua Papua menjadi perwakilan atas nama suara rakyat Papua untuk menyatakan pendapat tentang pilihan merdeka sendiri atau akan bersatu dalam kemerdekaan Indonesia, 1026 Tua-tua Papua mengambil keputusan atas nama suara rakyat di tanah Papua, bahwa rakyat Papua akan bersatu dalam kemerdekaan Indoneisa dan menjadi Warga negara Indoesia dengan menerima wilayah negara republik Indonesia yaitu dari Sabang sampai Merauke.

Inilah proses referendum yang telah terjadi ditanah Papua dengan sistem perwakilan 1026 tua-tua Papua atas nama rakyat Papua.

Di dalam negeri Indonesia di warnai oleh berbagai dinamika pembangunan dengan tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dengan moto tentang kerja, kerja, kerja dipakai untuk mengaktifkan seluruh proses managemen dan tata laksana kepemerintahan, agar tujuan mensejahterahkan rakyat Indonesia dapat terwujud, perang melawan korupsi, kolusi dan Nepotisme terus diperkuat dengan tujuan menjadikan Indonesia negara yang bersih, aman dan damai.

(Penulis : Jhon All Noroutouw)

Komentar

Berita Terbaru