oleh

Putusan PN Jaksel Perintahkan KPK tetapkan Boediono dkk Sebagai Tersangka

PENANEGERI, Jakarta – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Bank Century.

Dalam amar putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang juga mantan Wakil Presiden juga beberapa nama lainnya, yakni Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan, sebagai tersangka.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan pada hari Senin (9/4) sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, pada hari Selasa (10/4) kepada wartawan.

Baca Juga  KPK Segera Tetapkan Tersangka Baru kasus Pembelian Helikopter AW-101

Seluruh nama yang disebutkan hakim praperadilan PN Jaksel tertuang dalam dakwaan Budi Mulya. Mereka dinilai terlibat dalam skandal bailout Bank Century.

KPK sebelumnya telah mengeksekusi mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang dihukum 15 tahun penjara dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera mempelajari dan mengkaji putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK memroses hukum sejumlah mantan pejabat Bank Indonesia yang diduga terlibat kasus dana talangan (bailout) Bank Century.

Febri Diansyah Kepala Biro Humas KPK mengatakan, pihaknya menghormati putusan pengadilan itu.

“Tentu kami hormati putusan pengadilan tersebut. KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan, karena amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada. Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, hari Selasa (10/4/2018). (*)

Komentar

Berita Terbaru